Ada Sosok Dekat Jokowi Dalangi Aksi Demo BEM SI 11 April? Ini Analisa Direktur Eksekutif LKAB

- Redaksi

Senin, 11 April 2022 - 14:16 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

Dibaca 9 kali
facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, Salamtimor.com – Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Anak Bangsa (LKAB) Rudi S. Kamri mengungkapkan kecurigaan terkait demo 11 April yang dilakukan oleh mahasiswa.

Rudi menduga ada dalang yang mengatasnamakan BEM SI untuk menyerang Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Rudi curiga dengan tuntutan yang dibawa oleh apra mahasiswa dalam demo tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Jika menuntut penundaan pemilu atau masa jabatan presiden diperpanjang, itu seharusnya ke MPR RI, bukan Presiden Jokowi. Jadi, serangan ini seperti ada yang desain,” kata Rudi, seperti dikutip dari wartaekonomi–jaringan Suara.com, Senin (11/4/2022).

Ia menjelaskan, Presiden Jokowi telah menolak terkait wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan. Menurutnya, hal tersebut telah dilakukan sejak lama.

Oleh karena itu, Rudi mengaku terkejut dengan tuntutan demo yang membicarakan soal penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden.

Lebih lanjut, Rudi menilai bahwa aksi demo tersebut ada dalang di baliknya.

“Saya rasa dalang dari situasi sekarang bukan berasal dari istana atau orang-orang Jokowi, melainkan para pembantunya (menteri dalam kabinet),” bebernya.

Oleh sebab itu, ia meminta untuk melihat lebih jauh aksi BEM SI tersebut.

Rudi mengatakan, aksi mahasiswa tersebut perlu diselidiki.

“Aksi teman-teman BEM SI ini perlu diselidiki tentang siapa yang pesan atau dalangnya. Hal itu karena memang terlihat jelas ada agenda tertentu dari BEM SI untuk menyerang Presiden Jokowi,” pungkasnya.

Tuntutan BEM SI

Berikut enam tuntutan yang diketahui akan disampaikan BEM SI pada Jokowi melalui aksi lanjutan 11 April mendatang.

1) Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi untuk bersikap tegas atau menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode karena sangat jelas mengkhianati konstitusi negara.

2) Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi menunda dan mengkaji ulang Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN), termasuk pasal-pasal bermasalah dan dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial, ekologi, politik, ekonomi, dan kebencanaan.

3) Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di pasaran dan menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan lainnya.

4) Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait.

5) Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi menyelesaikan konflik agraria di Indonesia.

6) Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin berkomitmen penuh menuntaskan janji-janji kampanye pada sisa masa jabatan.

Sumber: Suara.com

Berita Terkait

Evaluasi Pelaksanaan Program, IDRIP Provinsi NTT Gelar Rakor Triwulan IV
Pj. Gubernur NTT Bersama 3 Bupati dari NTT Raih Penghargaan IGA 2023
Dibangun Sejak Tahun 2020 Dengan Anggaran Rp. 173 Miliar, SPAM Kali Dendeng Kupang Diresmikan Presiden Jokowi
Diresmikan Presiden Jokowi, RS dr. Ben Mboi Kupang Miliki Fasilitas Canggih dan Cukup Lengkap
IDRIP Wilayah II NTT Bangun Ketangguhan Masyarakat Melalui Program DESTANA di Manggarai Barat dan Alor
Kemenkes Terapkan Inovasi Wolbachia Atasi Penyakit Demam Berdarah
Diprediksi Bertahan Hingga Februari 2024, BMKG Ungkap Dampak El Nino
IDRIP Provinsi NTT Kembali Gelar Rakor Triwulan III

Berita Terkait

Sabtu, 3 Februari 2024 - 22:58 WITA

Syukuran Tahunan, IPPAT dan INI Berbagi Kasih Kepada Anak-Anak Stunting di Desa Kesetnana

Selasa, 19 Desember 2023 - 11:12 WITA

Lantik 12 Pejabat Eselon II, Bupati TTS: Kita Harus Pertahankan Opini WTP

Minggu, 10 Desember 2023 - 23:03 WITA

Bupati TTS Hadiri Kegiatan Sosialisasi Transparansi PBJ Satuan Pendidikan dan Onboarding UMKM Lokal

Kamis, 7 Desember 2023 - 09:21 WITA

Pemkab TTS Raih Predikat B Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 Setelah Sepuluh Tahun Memperoleh Nilai CC

Selasa, 5 Desember 2023 - 23:52 WITA

Kepsek SMPN Nefotes: YASPENSI Beri Warna Tersendiri Dalam Pendampingan Literasi

Selasa, 5 Desember 2023 - 16:53 WITA

Hadiri Hari Bhakti PU, Bupati TTS Tegaskan ASN Harus Netral Pada Pemilu 2024

Sabtu, 2 Desember 2023 - 23:34 WITA

Upah Masyarakat Pekerja Jalan Rabat Belum Dibayarkan, Ini Penjelasan Kepala Desa Hoi

Rabu, 29 November 2023 - 17:29 WITA

Gigitan HPR di Kabupaten TTS Capai 2.132 Kasus, 11 Orang Meninggal Dunia

Berita Terbaru