Home / TTS

Apris Manafe: Staf Dinas Dukcapil TTS Tidak Berhak Menyuruh Masyarakat Pulang Dengan Alasan Apapun Tanpa Dilayani

- Redaksi

Selasa, 21 September 2021 - 14:28 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

Dibaca 1 kali
facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Apris Manafe, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten TTS

Apris Manafe, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten TTS

SoE, SALAMTIMOR.COM — Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Apris Manafe terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan kependudukan kepada masyarakat.

Tidak hanya dengan program Jebol (jemput bola) saja, tapi Apris juga melarang para stafnya untuk tidak menyuruh masyarakat pulang dengan alasan apapun terkait syarat yang diminta, tanpa dicarikan solusi terlebih dahulu.

Kepada media ini pada Selasa, 20/09/2021, Apris Manafe mengatakan bahwa, “saya sudah sampaikan kepada staf bahwa hak untuk menyuruh masyarakat pulang saya cabut. Itu kebijakan dari saya. Kenapa harus di suruh pulang? apakah tidak ada solusi lagi? kalau masyarakat yang jaraknya sangat jauh seperti Santian, Nunbena, Tobu atau Nenas bagaimana? Kan kasian masyarakat. Sudah jauh-jauh datang, tapi tidak mendapat pelayanan. Sekali lagi, saya tidak mau agar masyarakat disuruh pulang tanpa dilayani dengan alasan apapun. Jika ada staf yang suruh masyarakat pulang tanpa dilayani, maka datang kepada saya. Kita cari solusi.” tegas Apris.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Apris menambahkan, “kebijakan ini merujuk pada apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa jangan ada aturan yang menghambat pelayanan kepada masyarakat. Semua regulasi harus mempermudah pelayanan untuk kepentingan umum. Jika ada aturan yang menghalangi pelayanan kepada masyarakat, kenapa tidak ditabrak? Ini bukan hal korupsi. Tapi jika regulasi yang kita tabrak berdampak korupsi maka jangan. Tapi yang meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ini yang diinginkan oleh Bapak Presiden dan Bapak Bupati.” ucap Apris.

Apris juga mengakui masih banyak kendala di Dinas Dukcapil TTS. Baik itu menyangkut dengan fasilitas berupa komputer, jaringan yang kadang-kadang lelet ditambah dengan tenaga dan pelayanan online melalui WhatsApp yang belum maksimal. Untuk itu, dirinya sudah sampaikan kepada Sekda TTS.

Manafe menjelaskan bahwa sistem pelayanan melalui WhatsApp yang perlu dibenahi. Karena ada cela masuk bagi para oknum (calo) dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dirinya sudah usulkan ini kepada Sekda menyangkut kebutuhan yang diperlukan dalam menunjang pelayanan secara online.

Apris mangatakan jika pihaknya telah bersurat kepada Bupati TTS melalui Sekda agar dari setiap desa, menetapkan satu orang perangkat atau Kepala Desa sendiri, yang memiliki HP Android untuk digabungkan ke dalam grup WhatsApp sehingga setiap perubahan dokumen kependudukan dari desa tersebut, maka masyarakat tidak perlu datang ke Dinas Dukcapil lagi, kecuali rekam e-KTP.

“Tapi kalau dokumen seperti Kartu Keluarga atau Akta, maka masyarakat cukup datang saja ke kantor desa dan menghubungi petugas yang ditetapkan untuk meneruskan data-data tersebut kepada kami di sini melalui grup WA. Sehingga kami dapat memproses, selanjutnya kami kirimkan kembali melalui WA, lalu di print di kantor desa. Jadi masyarakat tidak perlu lagi mengeluarkan uang dan waktu berhari-hari untuk datang ke sini.” tutup Apris

Penulis: Inyo Faot

Berita Terkait

Mahasiswa IPS Gelar Survey Pangan di Desa Bikekneno
Syukuran Tahunan, IPPAT dan INI Berbagi Kasih Kepada Anak-Anak Stunting di Desa Kesetnana
Lantik 12 Pejabat Eselon II, Bupati TTS: Kita Harus Pertahankan Opini WTP
Bupati TTS Hadiri Kegiatan Sosialisasi Transparansi PBJ Satuan Pendidikan dan Onboarding UMKM Lokal
Tanggap Terhadap Wilayah Terdampak Kekeringan, BPBD TTS Salurkan Air Bersih
Pemkab TTS Raih Predikat B Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 Setelah Sepuluh Tahun Memperoleh Nilai CC
Kepsek SMPN Nefotes: YASPENSI Beri Warna Tersendiri Dalam Pendampingan Literasi
Hadiri Hari Bhakti PU, Bupati TTS Tegaskan ASN Harus Netral Pada Pemilu 2024

Berita Terkait

Rabu, 20 Maret 2024 - 13:36 WITA

IDRIP NTT Gelar Rakor Triwulan I Tahun 2024 Tingkat Provinsi

Jumat, 22 Desember 2023 - 01:30 WITA

Evaluasi Pelaksanaan Program, IDRIP Provinsi NTT Gelar Rakor Triwulan IV

Kamis, 7 Desember 2023 - 13:12 WITA

Dibangun Sejak Tahun 2020 Dengan Anggaran Rp. 173 Miliar, SPAM Kali Dendeng Kupang Diresmikan Presiden Jokowi

Kamis, 7 Desember 2023 - 10:40 WITA

Diresmikan Presiden Jokowi, RS dr. Ben Mboi Kupang Miliki Fasilitas Canggih dan Cukup Lengkap

Kamis, 23 November 2023 - 20:32 WITA

IDRIP Wilayah II NTT Bangun Ketangguhan Masyarakat Melalui Program DESTANA di Manggarai Barat dan Alor

Minggu, 19 November 2023 - 13:13 WITA

Kemenkes Terapkan Inovasi Wolbachia Atasi Penyakit Demam Berdarah

Jumat, 3 November 2023 - 21:07 WITA

Diprediksi Bertahan Hingga Februari 2024, BMKG Ungkap Dampak El Nino

Rabu, 1 November 2023 - 07:19 WITA

IDRIP Provinsi NTT Kembali Gelar Rakor Triwulan III

Berita Terbaru

TTS

Mahasiswa IPS Gelar Survey Pangan di Desa Bikekneno

Jumat, 5 Apr 2024 - 20:46 WITA