Catatan Sejarah Pulau Timor

SALAMTIMOR.COM – Banyak dari kita mengetahui Timor Leste sebagai wilayah bekas koloni Portugis, sementara Timor di bagian barat (sekarang masuk provinsi Nusa Tenggara Timur) adalah bekas koloni Belanda. Atas dasar ini maka proses sejarah kedua wilayah tersebut menjadi berbeda di kemudian hari. Meskipun terdapat kesamaan bahasa dan adat istiadat antara sebagian penduduk Timor Leste dengan Timor-NTT, namun keduanya berbeda negara.

Bagaimana kejadian sesungguhnya hingga pulau di ujung tenggara Nusantara itu terbelah menjadi dua bagian? Bagaimana latar belakang situasi ekonomi-politik di pulau tersebut pada masa itu? Tulisan ini coba mengurai sejarahnya secara singkat.

Latar sejarah

Jauh sebelum kedatangan Porugis, pulau Timor telah dikenal sebagai penghasil kayu cendana putih (santalum album) dan sarang lebah sebagai bahan pembuat lilin. Pada masa itu, kedua komoditi ini mempunyai harga yang cukup tinggi di pasar dunia.

Catatan tertua tentang Timor, yang diketahui sejauh ini, dibuat oleh Chau Yu Kua, inspektur Cina untuk perdagangan seberang lautan pada tahun 1225. Ia menyebutkan Timor kaya akan kayu cendana dan melakukan perdagangan dengan kerajaan di Jawa. Nagarakertagama yang ditulis Mpu Prapanca (1365) menyebutkan Timur (Timor) sebagai salah satu kerajaan yang punya hubungan dengan Majapahit. Kemudian Hsing Ch’a Sheng, seorang pelaut Tiongkok yang mengunjungi pulau tersebut di tahun 1436, mencatatkan 12 pelabuhan dagang di Timor dengan cendana sebagai komoditi utama.

Di tahun 1518, Duarte Barbosa, penguasa Portugis di Malaka, mencatat bahwa kapal-kapal Jawa dan Malaka membawa cendana dari Timor yang dihargai sangat tinggi oleh orang Moor di India dan Persia, serta dipandang bergengsi oleh orang-orang Malabar, Narsyngua dan Cambaya. Empat tahun kemudian, tepatnya tanggal 26 Januari 1522, Antonio Pigaffeta bersama armada Magellan dalam misi berlayar mengelilingi bumi, berlabuh di salah satu pantai utara Timor. Pigaffeta membuat catatan yang lebih terperinci. Antara lain, ia menambahkan bahwa seluruh komoditi cendana dan lilin yang diperdagangkan di Malaka didatangkan dari Timor. Kayu cendana dibarter dengan berbagai peralatan logam, tembikar, porselin, kain, emas dan  perak. Diperkirakan perdagangan cendana telah dimulai sejak awal abad Masehi.

Perebutan bandar dan wilayah penghasil rempah-rempah antar kekuatan kolonial Barat berujung perang yang melibatkan Spanyol, Portugis, Inggris dan Belanda. Di sekitar Nusantara perang paling sengit terjadi antara Portugis melawan Belanda, setelah Spanyol menyerah pada Portugis tahun 1545. Tahun 1619 Belanda menaklukan Jayakarta dan mendirikan ibukota Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) di muara kali Ciliwung. Nama Jayakarta diganti menjadi Batavia. Di tahun 1641 Portugis harus melepaskan Malaka kepada VOC. Dengan jatuhnya Malaka maka jalur perdagangan rempah-rempah di sebagian besar kepulauan Nusantara praktis mulai jatuh ke tangan Belanda. Tapi pelabuhan Makassar baru jatuh di dekade 1660-an.

Timor sendiri telah rutin disinggahi pedagang Portugis sejak tahun 1515. Kemungkinan pedagang awal ini yang memberi informasi untuk catatan Duerte Barbosa di Malaka tiga tahun kemudian. Baru di tahun 1556 para misionaris Dominican dari Portugis datang dan mendirikan perkampungan di Solor, pulau strategis di ujung timur Flores. Namun karena serangan dari penduduk beragama Islam di sekitarnya maka kampung tersebut musnah terbakar. Sebagai gantinya di tahun 1560 mereka mendirikan sebuah benteng yang lebih kokoh.

Selain menjadi pusat bagi aktivitas misi Dominican, Solor juga menjadi semacam batu pijakan mereka (Portugis) dalam misi perdagangan cendana dari Timor. Mengapa Solor? Karena saat itu raja-raja Timor tidak mengijinkan kekuatan asing membangun pangkalan permanen di pulaunya. Pada tahun 1613, setelah pengepungan yang cukup lama, tentara VOC berhasil merebut benteng tersebut. Ribuan orang, baik yang asli Portugis, peranakan, maupun penduduk setempat yang telah menjadi katolik bergeser ke Larantuka, Flores Timur.

Topas dan Raja-Raja Timor

Orang-orang Portugis yang berada di Larantuka tetap memandang Belanda sebagai musuhnya. Banyak di antara mereka yang menikahi wanita Flores ataupun Timor sehingga menghasilkan turunan campuran antara Portugis, Timor, Flores dan Belanda. Terdapat juga pasukan Portugis pelarian dari Malaka yang berasal dari India maupun Afrika. Campuran dari keseluruhan mereka ini yang kemudian dijuluki Portugis Hitam oleh Belanda, atau juga dikenal dengan nama Topas. Istilah “Topas” sendiri kemungkinan berasal dari kata “topi”, karena kaum ini menamakan dirinya sebagai “Gente de Chapeo” (Orang-orang Bertopi).

Marga atau nama keluarga yang terkenal dan kemudian menjadi pemimpin kelompok ini adalah Da Costa dan De Hornay. Mateus da Costa adalah perwira Portugis yang menikahi seorang wanita Timor di Larantuka. Sedangkan Jan de Hornay adalah seorang desertir, bekas perwira Belanda komandan benteng Solor, yang kemudian menikahi puteri raja Amanuban di Timor.  Kedua dinasti ini menjadi partner sekaligus saling bersaing untuk memimpin kaum Topas sampai lebih dari dua ratus tahun.

Topas di Larantuka mulai tertarik dalam perdagangan kayu cendana yang mendatangkan keuntungan besar. Untuk itu sebuah ekspedisi dikirim ke Timor tahun 1640 dan mendarat di Lifau , daerah yang sekarang menjadi enclave Oekusi, bagian dari negara Timor Leste. Ekspedisi ini kemudian terus masuk hingga ke pedalaman Timor. Di tahun 1641 sejumlah misionaris Portugis berhasil mendirikan semacam benteng di Kupang.  Di tahun 1642, seorang Topas bernama Francisco Fernandez memimpin pasukan untuk menyerang kerajaan yang sangat berpengaruh di pesisir selatan bernama Wewiku-Wehali. Kerajaan tersebut dibakar rata dengan tanah. Keberhasilan serangan ini membuat Topas leluasa mengambilalih kendali perdagangan cendana di Timor.

Keberadaan Topas lambat laun menjadi kekuatan politik yang menguasai sebagian besar daratan dan pesisir Timor bagian barat. Penguasaan para Topas atas persenjataan, kepiawaian berperang serta kemampuan berbahasa Portugis, Melayu sebagai lingua franca, dan bahasa daerah (Timor dan Flores), membuat mereka disegani oleh banyak raja-raja Timor. Di sini mereka memaksa raja-raja tersebut untuk menjadikan Topas sebagai satu-satunya pengepul cendana untuk diperdagangkan ke luar pulau. Topas lah yang menentukan harga cendana dan tidak mengijinkan siapapun (kecuali mereka sendiri) menjual cendana kepada orang asing.

Perlu sedikit diketengahkan mengenai struktur politik dan budaya di Timor. Pada zaman kedatangan Topas itu, pulau Timor terdiri dari sedikitnya puluhan kerajaan kecil. Pada umumnya, tiap kerajaan merupakan gabungan dari sejumlah suku atau klan dengan pembagian peran bagi masing-masing suku atau klan di dalamnya. Kedudukan masing-masing suku relatif setara, tetapi terdapat juga kelas sosial yang muncul karena pembagian peran tadi. Di dalam suku-suku tersebut diterapkan perkawinan cross-cousin (semacam pariban dalam tradisi Batak) dengan sistem eksogami atau tidak diijinkan perkawinan dalam satu suku/klan, baik patrilineal maupun matrilineal.

Tanah suku dimiliki secara komunal dengan pengaturannya oleh kepala suku. Setiap individu dipastikan terikat dengan salah satu suku, atau, bila sampai diusir/diasingkan karena melakukan kesalahan tertentu, terpaksa harus menawarkan diri ke dalam satu ikatan suku atau klan lain agar bisa bertahan hidup. Tidak ada individu yang dapat survive tanpa tergabung dalam satu suku. Resiko terburuk saat menawarkan diri demikian adalah ia dijadikan budak atau hamba oleh suku yang mengambil. Bila bernasib baik maka ia diangkat menjadi saudara.

Beberapa kerajaan di bagian Barat yang kiranya penting untuk disebutkan di sini antara lain; Helong (suku bangsa yang menguasai wilayah yang sekarang menjadi kota Kupang), Amarasi, Amabi, Amanuban, Amanatun, Amfo’an, Molo dan Fatuleu. Sementara di bagian tengah dan timur terdapat lebih banyak kerajaan. Beberapa catatan sejarah menyebutkan kerajaan yang paling berpengaruh di antara mereka yakni Wewiku-Wehali, Bauho, Suai-Kamanasa dan Insana. Wewiku-Wehali, dalam syair adat sejumlah kerajaan di Timor dan catatan sejarah, dinyatakan pernah menjadi pusat bagi sebagian besar (bila tidak seluruh) kerajaan di Timor. Mungkin ini menjadi alasan serangan Topas ke kerajaan tersebut di tahun 1642.

Di tahun 1653 VOC merebut benteng Portugis di Kupang dan kemudian menamainya benteng Concordia. Namun mereka hanya bisa eksis di sekitar kota Kupang sembari coba membangun aliansi dengan beberapa kerajaan kecil di sekitarnya. Selama beberapa tahun berikut VOC selalu gagal menjalankan ekspedisi untuk masuk ke pedalaman Timor. Tahun 1656 VOC mendatangkan Jenderal Arnold de Vlamingh van Oudtshoorn, dengan 800 pasukannya yang baru menaklukkan Kesultanan Ternate. Mereka berusaha merangsek masuk ke pedalaman Timor. Dua kali usaha itu dilakukan dan keduanya menuai kekalahan yang memalukan.

Sementara Portugis yang tersingkir dari Solor dan Kupang mulai mendirikan pusat pemerintahannya di Lifau. Di tahun 1702 perwakilan pemerintahan untuk seluruh Sunda Kecil ditunjuk secara resmi dengan mengangkat António Coelho Guerrei sebagai gubernurnya.

Topas secara samar maupun terang-terangan memusuhi Belanda. Mereka bisa bekerjasama namun juga berperang. Demikian halnya terhadap Portugis. Mereka tidak mengakui perwakilan Portugis, baik yang berkuasa di Timor ataupun perwakilannya yang lebih tinggi di Goa. Kedatangan perwakilan pemerintah Portugal di Lifau beserta pasukannya menghadapi pengepungan dan serangan bertubi-tubi dari Topas. Cita-cita politik mereka adalah menjadikan Timor sebagai negeri berdaulat dengan hubungan langsung dengan Monarki Portugal. Atau, dengan lain kata, merekalah yang harus ditunjuk oleh monarki Portugal sebagai penguasa setempat.

Bagaimanapun, dengan penguasaan lapangan yang demikian baik, kemudian ‘strategi’ kawin-mawin antara para pemimpin Topas dengan puteri-puteri bangsawan setempat, maka secara de facto Topas menjadi kekuatan yang paling berkuasa di Timor. Untuk waktu yang cukup lama Portugis hanya dapat bergerak di sekitar Lifau (kecuali para paderi yang diijinkan masuk sampai ke pedalaman), sama seperti Belanda yang hanya dapat bergerak di sekitar Kupang.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa peta politik di pulau Timor sepanjang abad 17 hingga akhir abad 19 diwarnai oleh empat kekuatan politik utama, yaitu; Portugis, Belanda, Topas dan raja-raja Timor. Keempat kubu ini dapat saling bekerjasama di suatu waktu dan berperang di waktu yang lain. Di suatu waktu dapat bersekutu untuk memerangi kubu lain dan ketika kepentingannya telah tercapai dapat berbalik dan mengganti sekutu untuk memerangi sekutunya semula. Situasi baru relatif stabil ketika memasuki abad 20 ketika Belanda berhasil mendirikan pemerintahannya di seluruh Timor bagian Barat.

Pertempuran Penfui

Sebagaimana diketahui, upaya VOC untuk masuk dan menguasai perdagangan cendana terus dilakukan selama kekuasaan Topas. VOC menunggu saat yang tepat untuk meluaskan pengaruh dan kekuasaannya ke pedalaman Timor. Kesempatan itu datang dalam situasi krisis di tahun 1740-an.

Ketidakpuasan terhadap kekuasaan Topas mulai dirasakan oleh sejumlah kerajaan di sekitar Kupang, terutama menyangkut kontrol mereka atas perdagangan cendana. Di tahun 1748, raja Amfoan, Dom Bernardo Da Costa, mulai merencanakan pembangkangan. Kerajaan yang selama ini menyatakan loyalitasnya terhadap Portugis (melalui kekuasaan Topas) tiba-tiba berbalik mendukung VOC. Ia mendekati VOC untuk meminta dukungan, namun tidak dijawab secara tegas oleh Daniel Van der Burgh selaku residen Kupang. Konteksnya, sejak tahun 1663, kerajaan Portugis dan Belanda telah menyepakati  perdamaian. Namun jauh di belahan benua sini situasinya tidak dapat dikontrol dari Eropa. Ada versi sejarah yang menyebutkan dukungan Van der Burgh secara diam-diam kepada aksi raja Amfo’an.

Singkat cerita, Amfo’an menyerang salah satu pusat kekuasaan Topas di wilayahnya. Pemimpin Topas waktu itu, Gaspar da Costa, sangat marah sehingga bereaksi secara brutal. Ia mengancam para bangsawan Timor untuk tidak mengikuti pemberontak tersebut. Tapi ancaman ini justeru dilawan dengan bergabungnya kerajaan Amanuban dalam pemberontakan. Da Costa kemudian menangkap seorang saudara raja Sonba’i (kerajaan Fatuleu) dan beberapa pejabat kerajaan lain untuk dijadikan sandera sembari membunuh sekitar 120 orang-orang Sonba’i. Tindakan ini justeru memicu pemberontakan yang lebih luas.

Raja Sonba’i, yang saat itu merupakan raja terkuat di Timor bagian barat, dievakuasi ke Kupang bersama isteri dan anak-anaknya. Mereka dikawal oleh sekitar 2,300 pasukan bersenjata beserta sanak famili yang bila ditotal mencapai 10,000 orang. Kedatangan pengungsi dari Sonba’i dan Amanuban ke Kupang disambut gembira oleh VOC.

Gaspar da Costa yang mengetahui hal ini segera menghimpun kekuatan tentara dari kerajaan-kerajaan yang masih loyal dalam jumlah sangat besar untuk menyerbu Kupang. Menurut arsip VOC, jumlah pasukannya berkisar 30,000 sampai 40,000 orang. Pasukan ini kemudian membangun benteng dari tanah dan bebatuan di Penfui, wilayah yang sekarang menjadi bandar udara Kupang.

Jumlah pasukan yang sangat besar ternyata tidak menjamin kemenangan. Sebagian besar pasukan dari kerajaan-kerajaan setempat tidak merasa berkepentingan dalam perang tersebut. Tanggal 9 Desember 1759, sekitar 500 orang pasukan VOC bersenjata lengkap yang terdiri dari orang Belanda, Rote, Sabu dan Solor, berbaris menuju Penfui. Dalam jarak tertentu di belakang mereka terdapat pasukan raja-raja Timor yang baru membelot ke VOC. Pasukan VOC membombardir posisi lawan dan mulai menyerbu. Serangan tiba-tiba ini mengejutkan pasukan Gaspar Da Costa. Sebagian besar dari pasukannya melarikan diri, sementara ribuan prajurit yang masih tinggal habis dibunuh. Konon, Gaspar da Costa sendiri menemui ajal ditombak oleh seorang prajurit Timor.

Dampak Pertempuran Penfui

Kekalahan Topas dalam pertempuran Penfui membawa dampak yang besar bagi peta politik di Timor selanjutnya. Pengaruh Topas dan Portugis mulai merosot, sementara pamor Belanda menanjak di mata raja-raja Timor. Ekspedisi militer Belanda yang sebelumnya hanya bisa keluar beberapa kilometer dari bentengnya mulai merangsek lebih dalam.

Di tahun 1756 sebuah kontrak perjanjian diadakan antara VOC dengan raja-raja Timor, Rote, Sabu,  Sumba dan Solor. Sebanyak 48 orang menandatangani perjanjian tersebut yang dikenal dengan Paravicini Contract. Raja Wewiku-Wehali turut diantara mereka dengan mengatasnamakan 27 kerajaan lain yang berada di bawah pengaruhnya. Pada intinya, kontrak tersebut menyatakan pengakuan raja-raja Timor atas kekuasaan Belanda.

Bila memperhatikan ciri nama raja-raja yang turut menandatangani perjanjian tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar di antara mereka sebelumnya berada di barisan Topas. Contohnya: Don Bernardo (Keizer Amkono), Don Alfonso (raja Amarasi), Don Luis (raja Amanuban), Hyacintho Corea (raja besar Belu/Wewiku-Wehali), Don Louis Piniero (raja Bani-Bani) dan lain-lain.

Namun, berbaliknya situasi ini tidak berlangsung dalam waktu yang sangat singkat untuk kemenangan total Belanda. Pengakuan melalui kontrak di atas kertas pun tidak langsung diikuti dengan kenyataan di lapangan. Pemberontakan raja-raja Timor terhadap Belanda masih terus terjadi sampai ke awal abad 20, baik yang terjadi kecil-kecilan maupun dalam skala yang lebih besar. Dapat dikatakan bahwa kekalahan Topas dalam pertempuran Penfui memberikan pukulan lebih kuat pertama-tama terhadap kedudukan Portugis di Timor, lalu terhadap Topas sendiri, baru setelah itu terhadap raja-raja di Timor.

Sementara itu Topas, dengan pemimpin barunya, Antonio de Hornay yang adalah putera Jan de Hornay, masih sanggup menggalang dukungan dari sejumlah raja lokal untuk melawan Belanda. Di antara mereka yang berhasil dipengaruhi adalah raja Amarasi dan Sonba’i. Di tahun 1752 raja Amarasi bersama Sonba’i sempat merencanakan suatu pemberontakan, namun rencana ini bocor ke pihak Belanda. Raja Sonba’i, Dom Alfonso Salema, ditangkap dan dibuang ke Batavia. Di tahun 1769 Topas masih memiliki cukup kekuatan untuk memaksa gubernur Portugis di Lifau, Jendral Jose Telles de Menezes, beserta pasukannya mengungsi ke Dili dan menjadikannya ibukota pemerintahan yang baru.

Selain bahwa Topas masih cukup kuat, pihak VOC sendiri tidak sangat gencar melakukan serangan penghabisan terhadap Topas. Sebuah proposal residen Van der Burgh untuk melakukan serangan besar-besaran di Timor sebagai momentum kemenangan total VOC ditolak oleh penguasanya di Batavia.

Terbelahnya Timor

Di tahun 1799 VOC dinyatakan bangkrut dan resmi bubar per 1 Januari 1800. Seluruh kekuasaan VOC diambilalih oleh pemerintah kerajaan Belanda dan menamakan daerah koloninya sebagai Hindia Belanda. Memasuki abad ke 19 ini pemerintahan Hindia Belanda sempat mengalami interupsi oleh penguasa Inggris antara tahun 1811 hingga 1816.

Kekuasaan Portugis sendiri, dalam skala global, mulai melemah tetapi daerah koloninya masih cukup luas. Sejak memindahkan pusat pemerintahannya ke Dili, Portugis masih memiliki pijakan di sebagian besar daerah Timor bagian timur dan beberapa kantong di bagian barat, Flores, Bima, Alor dan Pantar.

Setelah Inggris mengembalikan kekuasaan Hindia ke tangan Belanda, terjadi beberapa kali usaha Belanda untuk menaklukkan raja-raja Timor. Pada tahun 1818 residen Timor, J. A. Hazaart menyerang kedudukan Portugis di pelabuhan penting Atapupu dan berhasil mendudukinya. Di tahun 1828 kerajaan Sonba’i kembali diserang Belanda, namun gagal. Peperangan antara kerajaan-kerajaan Timor, terutama Sonba’i dan sekutunya, melawan Belanda terus terjadi sepanjang abad ke 19. Raja Sobe Sonba’i tidak pernah tunduk kepada Belanda selama tiga generasi, dari Sobe Sonba’i I sampai Sobe Sonba’i III. Di paruh awal abad 19, pemerintahan residen Hazaart mendatangkan lebih banyak orang Rote dan Sabu, yang dinilai lebih loyal kepada Belanda, untuk mendiami pesisir utara Timor dengan tujuan membendung perlawanan Sobe Sonbai.

Sementara itu, pemerintahan Portugis di Dili semakin memandang Belanda sebagai ancaman yang akan terus melakukan ekspansi ke wilayah timur yang dikuasainya. Gubernur Lopes de Lima di Dili lantas menawarkan sebagian daerah yang (merasa) dikuasainya kepada Belanda. Wilayah-wilayah tersebut meliputi Flores, Adonara, Solor, Lomblen, Pantar, Alor dan beberapa wilayah di Timor bagian barat. Sebagai kompensasinya ia meminta harga 200,000 Guilders kepada Belanda. Belanda menyambut tawaran ini dengan senang hati dengan segera membayar uang muka sebanyak 80,000 Guilders secara tunai. Rupanya tawaran ini dilakukan gubernur da Lima tanpa sepengatahuan pemerintah Portugis di Lisabon. Lopes de Lima dicopot dari jabatannya.

Namun keberatan dari Lisabon tidak dapat membatalkan kesepakatan tersebut. Kedua penguasa kolonial kemudian merundingkan pembagian wilayah Timor yang berujung pada Perjanjian Lisbon di tahun 1859. Pembagian wilayah ini pun menghadapi sejumlah perselisihan tapal batas yang kemudian diselesaikan lewat pengadilan arbitrase. Baru di tahun 1914 pengadilan arbitrase mengeluarkan keputusan mengenai batas-batas wilayah Timor Portugis dan Timor Belanda.

Tentu saja kesepakatan antara dua penguasa kolonial ini tanpa menanyakan persetujuan dari raja-raja apalagi rakyat Timor sendiri. Bila dilihat dari kacamata sekarang, sebagai bangsa merdeka, memang sesuatu yang menggelikan ketika penguasa kolonial merasa memiliki tanah dan pulau-pulau tersebut kemudian memperjualbelikannya di antara mereka. Tapi itulah yang terjadi dan telah menjadi catatan sejarah. (Tim)