Dapat Ancaman Foto atau Video Pribadi Akan Disebar? Segera Lakukan Ini!

- Redaksi

Jumat, 14 Juni 2024 - 17:15 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

Editor : Yan Faot Dibaca 34 kali
facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SalamTimor.Com – Apa yang harus dilakukan jika mendapat ancaman foto atau video pribadi akan disebar? Ya, di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat diikuti juga dengan banyak kejahatan (termasuk kejahatan online berbasis gender) yang ada di dalamnya.

Resiko kekerasan berbasis gender di dunia maya semakin meningkat dan menyasar siapa saja jika lengah dalam penggunaan media sosial. Hal ini terlihat dari kenaikan angka aduan kasus-kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO), yang diterima oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dan juga Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK).

Laporan SAFEnet dalam ‘Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online’, terdapat setidaknya delapan bentuk kekerasan berbasis gender online yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan, yaitu pendekatan untuk memperdaya (cyber grooming), pelecehan online (cyber harassement), peretasan (hacking), konten ilegal (illegal content), pelanggaran privasi (infringement of privacy), ancaman distribusi foto/video pribadi (malicious distribution), pencemaran nama baik (online defamation), dan rekrutmen online (online recruitment).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kekerasan berbasis gender online yang difasilitasi teknologi ini, sama seperti kekerasan berbasis gender di dunia nyata. Pada umumnya, tindak kekerasan tersebut memiliki niatan atau maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual, termasuk ancaman menyebarkan foto pribadi. Lantas, apa yang dapat dilakukan jika Anda menjadi korban dari KBGO ini?

1. Dokumentasikan hal-hal yang terjadi pada diri

Jika memungkinkan, hal pertama yang penting untuk dilakukan adalah mendokumentasikan semua hal secara detail. Dokumen tersebut harus dibuat dengan kronologis, sehingga dapat membantu proses pelaporan dan pengusutan pada pihak berwenang, seperti platform online tempat terjadinya KBGO ataupun kepolisian.

2. Pantau situasi yang dihadapi

Selanjutnya, pantau dan nilai situasi yang sedang dihadapi dan putuskan yang paling baik dan aman untuk dilakukan diri sendiri.

3. Segera menghubungi bantuan

Cari tahu individu, lembaga, organisasi, atau institusi terpercaya yang dapat segera memberikan bantuan terdekat dari lokasi tinggal, seperti bantuan pendampingan hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH), pendampingan psikologis seperti layanan konseling, serta bantuan terkait keamanan digital.

4. Laporkan dan blokir pelaku

Di ranah online, korban memiliki pilihan untuk melaporkan dan memblokir pelaku atau akun-akun yang dianggap atau telah mencurigakan, membuat tidak nyaman, atau mengintimidasi diri dari platform online yang digunakan. Komnas Perempuan juga telah menyediakan saluran khusus pengaduan melalui telepon di 021-3903963 dan 021-80305399, atau melalui surel ke mail@komnasperempuan.go.id. Silakan Anda baca sistem penerimaan pengaduan Komnas Perempuan di https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-sistem-penerimaan-pengaduan-komnas-perempuan.

Jika KBGO ini terjadi, solusinya bukan semata penegakan hukum saja, tetapi juga perlu intervensi yang mampu mengubah cara pandang pelaku terkait relasi gender dan seksual dengan korban. Tanpa intervensi ini, setelah menjalani hukuman, maka para pelaku akan tetap memiliki cara pandang bias gender dan seksual.

Di sisi lain, ada beberapa undang-undang yang mengatur mengenai gambar, foto, video, hingga film pornografi, sebagai berikut:

1. Kejahatan terhadap kesusilaan/tindak pidana kesusilaan yang diatur dalam Bab XIV KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan Bab XV UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026;

2. Perbuatan yang dilarang terkait akses informasi dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan dalam UU ITE dan perubahannya; dan

3. Tindakan membuat dan menyebarluaskan pornografi menurut UU Pornografi.

Kemudian, terhadap tindak pidana kesusilaan berupa menyebarkan video dan gambar pornografi ke internet, dapat diterapkan asas atau doktrin lex specialis derogat legi generali, yang artinya hukum khusus menyampingkan hukum umum.

Dalam kasus hukum pidana, terdapat tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP, dan tindak pidana khusus yang pengaturan hukumnya berada di luar KUHP. Menyambung kasus hukum yang Anda tanyakan, tindak pidana khusus contohnya menyebarkan video dan gambar pornografi ke internet diatur dalam UU Pornografi serta UU ITE dan perubahannya

Lebih lanjut, Pasal 1 angka 1 UU Pornografi memberikan definisi mengenai pornografi, yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Secara teoritis-normatif, foto atau rekaman video hubungan seksual disebut pornografi apabila gambar pornografi atau rekaman tersebut melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Berita Terkait

Ragam Komentar Netizen Soal Vidio Viral Opa Ambon dan Wanita Muda
Vidio Hotnya Viral di Medsos, Polisi Tetapkan Opa Ambon Sebagai Tersangka
Ini Alasan Tersangka AP Ancam Sebarkan Foto & Vidio Ria Ricis
Sebar Foto Istri Tetangga tanpa Busana, Pria di Lampung Timur Ditangkap
Beredar Foto Syur Mirip ET di Facebook, Kepala BKPSDM TTS Mengaku Sudah BAP Bersangkutan
AP Retas Ponsel Milik Ria Ricis Untuk Melakukan Pengancaman dan Pemerasan
Polisi Temukan Unsur Pidana Kasus Ancaman & Pemerasan Terhadap Ria Ricis
AP Pelaku Pemerasan Ria Ricis Jadi Tersangka dan Ditahan

Berita Terkait

Rabu, 8 Mei 2024 - 13:47 WITA

Klaim Punya Program Tingkatkan PAD TTS, Epy Tahun: Saya Tidak Buka, Takut Diadopsi Calon Lain

Selasa, 7 Mei 2024 - 22:16 WITA

Daftar Sebagai Balon Bupati TTS, Amos Lafu Tawarkan Program Satu Rumah Satu Sarjana

Sabtu, 7 Oktober 2023 - 18:58 WITA

IMO-Indonesia Ajak Media Masifkan Peran Pers Dalam Mengawal Isu Elektoral Pemilu 2024

Senin, 25 September 2023 - 15:06 WITA

Resmi! Kaesang Pangarep Jabat Ketua Umum PSI Periode 2023-2028

Sabtu, 22 Juli 2023 - 05:59 WITA

Banyak Aktifis 98 Mulai Merapat ke Prabowo, Fahri Hamzah: Inilah Waktu Yang Tepat Prabowo Memimpin Konsolidasi dan Persatuan

Rabu, 5 Juli 2023 - 09:58 WITA

RUU Desa Disahkan Dalam Waktu Dekat, Masa Jabatan Kepala Desa 9 Tahun Untuk Dua Periode

Selasa, 20 Juni 2023 - 12:13 WITA

Cegah Pelanggaran Pemilu, Mahfud MD Minta Gencarkan Partisipasi Masyarakat

Kamis, 15 Juni 2023 - 10:13 WITA

Tok!! MK Putuskan Sistem Pemilu 2024 Tetap Proporsional Terbuka

Berita Terbaru

NTT

Penjelasan dan Prediksi BMKG Tentang Suhu Dingin di NTT

Kamis, 18 Jul 2024 - 13:16 WITA