DPR-RI Minta Pemerintah Perketat PPKM Setelah Muncul Transmisi Lokal Varian Omicron

- Redaksi

Kamis, 30 Desember 2021 - 09:38 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

Dibaca 25 kali
facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Saleh Daulay (Anggota Komisi IX DPR-RI)

Saleh Daulay (Anggota Komisi IX DPR-RI)

JAKARTA, SALAMTIMOR.COM – Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Saleh Daulay meminta pemerintah mempertimbangkan pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) setelah penemuan kasus Covid-19 varian Omicron.

“Jika memang transmisi ataupun penyebaran virus ini (Omicron) dianggap perlu mendapat perhatian lebih serius dan pengetatan lebih serius, maka levelisasi (PPKM) bisa dinaikkan dari (level) 2 menjadi 3,” tutur Saleh, saat dihubungi, Rabu (29/12/2021).

Untuk diketahui, sebelumnya Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui konferensi pers virtual pada Selasa (28/12/2021) melaporkan adanya satu kasus penularan lokal varian Omicron.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pasien positif Omicron tersebut adalah laki-laki berusia 37 tahun yang tidak memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri dalam beberapa bulan terakhir dan tidak melakukan kontak dengan pelaku perjalanan luar negeri.

Karenanya, Saleh mendorong agar pemerintah gencar melakukan pengetesan dan pelacakan menyusul ditemukannya kasus transmisi lokal Covid-19 varian Omicron.

“Kalau yang transmisi lokal ini benar-benar harus di-tracing dengan siapa dia punya kontak erat,” tegasnya.

Menurut Saleh, kasus penularan lokal varian Omicron dapat dijadikan momen pembuktian efektivitas aplikasi PeduliLindungi dalam melacak penyebaran Covid-19.

Ia mengatakan, pasien positif varian Omicron semestinya melakukan check-in menggunakan aplikasi PeduliLindungi saat tiba di restoran yang pernah disambangi.

“Jadi yang di-testing tracing itu adalah hanya orang yang pernah makan pada jam makan dia di situ. Hasilnya bisa dicek, sekarang orang itu ada di mana, kalau memang PeduliLindungi efektif,” kata Saleh.

Sementara itu, demi mencegah lebih banyaknya kasus penularan Covid-19 varian Omicron, masyarakat diimbau untuk patuh menjalankan protokol kesehatan (prokes) 6M sesuai Surat Edaran (SE) Nomor 16 Tahun 2021.

Prokes 6M yang dimaksud adalah memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau membersihkan tangan dengan hand sanitizer, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta menghindari makan bersama. (**RED ST)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Muncul Transmisi Lokal Omicron, Anggota DPR Minta Pemerintah Pertimbangkan Pengetatan PPKM”

Berita Terkait

Pj. Gubernur NTT Bersama 3 Bupati dari NTT Raih Penghargaan IGA 2023
Diresmikan Presiden Jokowi, RS dr. Ben Mboi Kupang Miliki Fasilitas Canggih dan Cukup Lengkap
Sudah Eksis 6 Tahun, IMO-Indonesia Miliki 338 Anggota di Seluruh Nusantara
Ayodhia Kalake Dilantik Mendagri Sebagai Penjabat Gubernur NTT
Peringati HUT PERADIN ke-59, Firman Wijaya: Tegakkan Hukum dan Keadilan
BPJS Kesehatan Launching Program PESIAR
Hingga Agustus 2023, KPK Tangkap 107 Orang Tersangka Korupsi
Ketua KPK Dorong Efek Jera Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi & Hak Politik

Berita Terkait

Sabtu, 3 Februari 2024 - 22:58 WITA

Syukuran Tahunan, IPPAT dan INI Berbagi Kasih Kepada Anak-Anak Stunting di Desa Kesetnana

Selasa, 19 Desember 2023 - 11:12 WITA

Lantik 12 Pejabat Eselon II, Bupati TTS: Kita Harus Pertahankan Opini WTP

Minggu, 10 Desember 2023 - 23:03 WITA

Bupati TTS Hadiri Kegiatan Sosialisasi Transparansi PBJ Satuan Pendidikan dan Onboarding UMKM Lokal

Kamis, 7 Desember 2023 - 09:21 WITA

Pemkab TTS Raih Predikat B Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 Setelah Sepuluh Tahun Memperoleh Nilai CC

Selasa, 5 Desember 2023 - 23:52 WITA

Kepsek SMPN Nefotes: YASPENSI Beri Warna Tersendiri Dalam Pendampingan Literasi

Selasa, 5 Desember 2023 - 16:53 WITA

Hadiri Hari Bhakti PU, Bupati TTS Tegaskan ASN Harus Netral Pada Pemilu 2024

Sabtu, 2 Desember 2023 - 23:34 WITA

Upah Masyarakat Pekerja Jalan Rabat Belum Dibayarkan, Ini Penjelasan Kepala Desa Hoi

Rabu, 29 November 2023 - 17:29 WITA

Gigitan HPR di Kabupaten TTS Capai 2.132 Kasus, 11 Orang Meninggal Dunia

Berita Terbaru