SoE, SALAMTIMOR.COM — Penjabat Desa Olais, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur menduplikasi stempel BPD atas rekomendasi dan arahan dari Dinas PMD Kabupaten TTS..
Peristiwa ini terungkap ketika Ketua BPD Olais mengetahui bahwa penjabat Kepala Desa Olais, Ignasius josep Babis mengakui perbuatannya dihadapan Camat Kuanfatu saat rapat musyawarah Dana Desa 2022.
Kepada media ini, Kepala BPD Desa Olais, Dominggus Tenis menyampaikan bahwa,”Penjabat Desa Olais, Ignasius Yosep Babis menduplikat stempe BPD yang baru untuk mengesahkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan SPJ 2020 dan persetujuan anggaran oleh BPD untuk tahun anggaran 2021.” ucap Dominggus.
Lanjut Dominggus, “Saya mengetahui hal ini saat rapat penetapan APBDes TA.2022 pada tanggal 07 Oktober 2021 kemarin yang mana Penjabat Kades mengakui perbuatannya di hadapan Camat Kunfatu, Susten Sesfaot. Camat menanyakan alasan Ignasius membuat stempel baru dan Ignasius menjawab dengan alasan untuk laporan SPJ 2020 dan atas perintah Kepala Dinas PMD.”
“Tindakan menduplikat Stempel oleh Penjabat Kades Olais ini merupakan perbuatan melawan hukum. Ini jelas-jelas melanggar aturan, karena laporan pertanggung jawaban yang dibuat merupakan laporan fiktif dan juga dokumen rencana APBDes 2021.”
Domingus mencontohkan, “jika Bupati juga mengantongi stempel DPRD, maka Bupati’pun akan semena-mena mengesahkan semua aturan tanpa persetujuan DPRD. Sama halnya dengan kasus ini. Ada batasan-batasan kewenangan yang diberikan oleh regulasi.” tandas Dominggus.
Masih kata Dominggus, “tindakan menduplikat stempel baru yang saya tidak ketahui sebagai Ketua BPD Olais sekali lagi merupakan perbuatan melawan hukum. Kita ada aturan tentang persetujuan BPD terhadap anggaran. BPD ikut mengetahui dan mengesahkan APBDes dalam forum musyawarah.” ungkapnya
Penjabat Kepala Desa Olais, Ingnasius Josep Babis, saat dikonfirmasi media ini pada Senin (11/10-2021) menyampaikan bahwa alasan dirinya membuat atau menduplikat stempel BPD yang baru karena untuk menyelamatkan administrasi desa yaitu menyangkut dengan APBdes 2021.
Menurut Babis, Ketua BPD DominggusTenis, tidak mau membubuhkan tanda tangan dan stempel pada semua dokumen yang berhubungan dengan pengesahan BPD. Salah satu pengesahannya terkait dengan penerima BLT untuk masyarakat.
Untuk itu, dirinya mengambil sikap membuat stempel BPD yang baru untuk kepentingan masyarakat. Kebijakan yang diambil selaku Kades’pun atas persetujuan dan rekomendasi dari Dinas PMD TTS.
Menurut Ingnasius, sudah ada koordinasi dan komunikasi dengan Ketua BPD tapi tidak pernah digubris terkait pengesahan dokumen dan adminitrasi desa.
“Saya sudah tugaskan perangkat Desa untuk bertemu dengan Ketua BPD, namun Ia tidak mau untuk mengesahkan dokumen-dokumen tersebut, saya sudah komunikasi lewat pesan WA, namun dia hanya membaca dan tidak pernah membalas sama sekali.” kata Ingnasius
Lanjut Ingnasius, “langkah yang diambil ini karena tidak ada jalan keluar lagi. Domingus Tenis tidak mau membubuhkan tanda tangan dan stempel pada APBDes 2021, sedangkan syarat untuk memposting APBDes adalah harus terut menyetujui BPD.” Ungkap Babis
Lebih lanjut Babis mengatakan bahwa langkah yang diambil untuk menyelamatkan dana desa demi kepentingan masyarakat desa Olais yaitu termasuk penerima BLT, membayar honor para perangkat desa ,termasuk didalamnya membayar honor BPD.
Menurut Babis, Stempel dan tanda tangan BPD untuk dokumen dan administri desa diwakilkan oleh Wakil Ketua BPD, Yoyacim Nabuasa. Karena Ketua BPD tidak mau mengesahkan dokumen-dokumen tersebut. Sedangkan waktunya sangat mepet. Sementara jangka waktu yang diberikan oleh Dinas PMD kurang dari satu minggu saja.
Keterangan Penjabat Kades ini juga diperkuat dengan pengakuan salah satu perangkat desa Olais, Fenfi Markus Tamelan. dirinya menyampaikan bahwa Ia bersama rekan kerjanya yakni Kaur Pemerintahan, saudara Edi Baunsele sudah mendatangi Ketua BPD dan memberikan dokumen APBDes kepada Ketua BPD. Tapi yang bersangkutan tidak mau mengesahkan dokumen-dokumen tersebut.
Penulis: Inyo Faot
