Home / TTS

Kepala Desa Olais Menduplikat Stempel BPD Atas Rekomendasi Dinas PMD Kabupaten TTS

- Redaksi

Selasa, 12 Oktober 2021 - 14:12 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

Dibaca 0 kali
facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua BPD Olais, Dominggus Tenis (Foto: ST/Inyo)

Ketua BPD Olais, Dominggus Tenis (Foto: ST/Inyo)

SoE, SALAMTIMOR.COM — Penjabat Desa Olais, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur menduplikasi stempel BPD atas rekomendasi dan arahan dari Dinas PMD Kabupaten TTS..

Peristiwa ini terungkap ketika Ketua BPD Olais mengetahui bahwa penjabat Kepala Desa Olais, Ignasius  josep Babis mengakui perbuatannya dihadapan Camat Kuanfatu saat rapat musyawarah Dana Desa 2022.

Kepada media ini, Kepala BPD Desa Olais, Dominggus Tenis menyampaikan bahwa,”Penjabat Desa Olais, Ignasius Yosep Babis menduplikat stempe BPD yang baru untuk mengesahkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan SPJ 2020 dan persetujuan anggaran oleh BPD untuk tahun anggaran 2021.” ucap Dominggus.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Lanjut Dominggus, “Saya mengetahui hal ini saat rapat penetapan APBDes TA.2022 pada tanggal 07 Oktober 2021 kemarin yang mana Penjabat Kades mengakui perbuatannya di hadapan Camat Kunfatu, Susten Sesfaot. Camat menanyakan alasan Ignasius membuat stempel baru dan Ignasius menjawab dengan alasan untuk laporan SPJ 2020 dan atas perintah Kepala Dinas PMD.”

“Tindakan menduplikat Stempel oleh Penjabat Kades Olais ini merupakan perbuatan melawan hukum. Ini jelas-jelas melanggar aturan, karena laporan pertanggung jawaban yang dibuat merupakan laporan fiktif dan juga dokumen rencana APBDes 2021.”

Domingus mencontohkan, “jika Bupati juga mengantongi stempel DPRD, maka  Bupati’pun akan semena-mena mengesahkan semua aturan tanpa persetujuan DPRD. Sama halnya dengan kasus ini. Ada batasan-batasan kewenangan yang diberikan oleh regulasi.” tandas Dominggus.

Masih kata Dominggus, “tindakan menduplikat stempel baru yang saya tidak ketahui sebagai Ketua BPD Olais sekali lagi merupakan perbuatan melawan hukum. Kita ada aturan tentang persetujuan BPD terhadap anggaran. BPD ikut mengetahui dan mengesahkan APBDes dalam forum musyawarah.” ungkapnya

Penjabat Kepala Desa Olais, Ingnasius Josep Babis, saat dikonfirmasi media ini pada Senin (11/10-2021) menyampaikan bahwa alasan dirinya membuat atau menduplikat stempel BPD yang baru karena untuk menyelamatkan administrasi desa yaitu menyangkut dengan APBdes 2021.

Kantor Desa Olais (Foto: ST/Inyo)

Menurut Babis, Ketua BPD DominggusTenis, tidak mau membubuhkan tanda tangan dan stempel pada semua dokumen yang berhubungan dengan pengesahan BPD. Salah satu pengesahannya terkait dengan penerima BLT untuk masyarakat.

Untuk itu, dirinya mengambil sikap membuat stempel BPD yang baru untuk kepentingan masyarakat. Kebijakan yang diambil selaku Kades’pun atas persetujuan dan rekomendasi dari Dinas PMD TTS.

Menurut Ingnasius, sudah ada koordinasi dan komunikasi dengan Ketua BPD tapi tidak pernah digubris terkait pengesahan dokumen dan adminitrasi desa.

“Saya sudah tugaskan perangkat Desa untuk bertemu dengan Ketua BPD, namun Ia tidak mau untuk mengesahkan dokumen-dokumen tersebut, saya sudah komunikasi lewat pesan WA, namun dia hanya membaca dan tidak pernah membalas sama sekali.” kata Ingnasius

Lanjut Ingnasius, “langkah yang diambil ini karena tidak ada jalan keluar lagi. Domingus Tenis tidak mau membubuhkan tanda tangan dan stempel pada APBDes 2021, sedangkan syarat untuk memposting APBDes adalah harus terut menyetujui BPD.” Ungkap Babis

Lebih lanjut Babis mengatakan bahwa langkah yang diambil untuk menyelamatkan dana desa demi kepentingan masyarakat desa Olais yaitu  termasuk penerima BLT, membayar honor para perangkat desa ,termasuk didalamnya membayar honor BPD.

Menurut Babis, Stempel dan tanda tangan BPD untuk dokumen dan administri desa diwakilkan oleh Wakil Ketua BPD, Yoyacim Nabuasa. Karena Ketua BPD tidak mau mengesahkan dokumen-dokumen tersebut. Sedangkan waktunya sangat mepet. Sementara jangka waktu yang diberikan oleh Dinas PMD kurang dari satu minggu saja.

Keterangan Penjabat Kades ini juga diperkuat dengan pengakuan salah satu perangkat desa Olais, Fenfi Markus Tamelan. dirinya menyampaikan bahwa Ia bersama rekan kerjanya yakni Kaur Pemerintahan, saudara Edi Baunsele sudah mendatangi Ketua BPD dan  memberikan dokumen APBDes kepada Ketua BPD. Tapi yang bersangkutan tidak mau mengesahkan dokumen-dokumen tersebut.

Penulis: Inyo Faot

Berita Terkait

Syukuran Tahunan, IPPAT dan INI Berbagi Kasih Kepada Anak-Anak Stunting di Desa Kesetnana
Lantik 12 Pejabat Eselon II, Bupati TTS: Kita Harus Pertahankan Opini WTP
Bupati TTS Hadiri Kegiatan Sosialisasi Transparansi PBJ Satuan Pendidikan dan Onboarding UMKM Lokal
Tanggap Terhadap Wilayah Terdampak Kekeringan, BPBD TTS Salurkan Air Bersih
Pemkab TTS Raih Predikat B Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 Setelah Sepuluh Tahun Memperoleh Nilai CC
Kepsek SMPN Nefotes: YASPENSI Beri Warna Tersendiri Dalam Pendampingan Literasi
Hadiri Hari Bhakti PU, Bupati TTS Tegaskan ASN Harus Netral Pada Pemilu 2024
Upah Masyarakat Pekerja Jalan Rabat Belum Dibayarkan, Ini Penjelasan Kepala Desa Hoi

Berita Terkait

Sabtu, 3 Februari 2024 - 22:58 WITA

Syukuran Tahunan, IPPAT dan INI Berbagi Kasih Kepada Anak-Anak Stunting di Desa Kesetnana

Selasa, 19 Desember 2023 - 11:12 WITA

Lantik 12 Pejabat Eselon II, Bupati TTS: Kita Harus Pertahankan Opini WTP

Minggu, 10 Desember 2023 - 23:03 WITA

Bupati TTS Hadiri Kegiatan Sosialisasi Transparansi PBJ Satuan Pendidikan dan Onboarding UMKM Lokal

Kamis, 7 Desember 2023 - 09:21 WITA

Pemkab TTS Raih Predikat B Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 Setelah Sepuluh Tahun Memperoleh Nilai CC

Selasa, 5 Desember 2023 - 23:52 WITA

Kepsek SMPN Nefotes: YASPENSI Beri Warna Tersendiri Dalam Pendampingan Literasi

Selasa, 5 Desember 2023 - 16:53 WITA

Hadiri Hari Bhakti PU, Bupati TTS Tegaskan ASN Harus Netral Pada Pemilu 2024

Sabtu, 2 Desember 2023 - 23:34 WITA

Upah Masyarakat Pekerja Jalan Rabat Belum Dibayarkan, Ini Penjelasan Kepala Desa Hoi

Rabu, 29 November 2023 - 17:29 WITA

Gigitan HPR di Kabupaten TTS Capai 2.132 Kasus, 11 Orang Meninggal Dunia

Berita Terbaru