Yogyakarta, Salamtimor.com — Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan DPR dan partai politik (parpol) tengah mendapatkan sorotan tajam di media sosial. Menurutnya, banyak desakan agar kedua lembaga tersebut dibubarkan.
“Banyak orang mengatakan sekarang di medsos, bubarkan parpol, bubarkan DPR,” kata Mahfud dalam ceramahnya yang bertema ‘Pemugaran Partai Politik Sebagai Instrumen Kaderisasi Kepemimpinan” di Masjid Kampus UGM, Sleman, DIY, Minggu (2/4).
Mahfud menyatakan tak sependapat dengan desakan tersebut. Ia mengklaim DPR dan parpol merupakan instrumen konstitusi untuk menjaga keberlangsungan suatu negara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saudara, itu (pembubaran) pilihan yang sangat jelek. Saya ingin tegaskan, daripada tidak ada DPR, daripada tidak ada parpol, lebih baik kita hidup bernegara ini mempunyai DPR, mempunyai parpol, meskipun jelek,” ujarnya.
Mantan Ketua MK itu menyebut ketiadaan DPR dan parpol bisa melahirkan sistem otoriter ataupun monarki. Menurutnya, kondisi tersebut bisa memperbesar potensi kesewenang-wenangan. Di sisi lain masyarakat tak memiliki peluang untuk mengontrol.
Mahfud menegaskan DPR dan parpol harus ada untuk menyelesaikan masalah. Ia mengatakan masyarakat memiliki tanggung jawab memperbaiki DPR dan parpol.
“DPR harus ada untuk menyelesaikan masalah, oleh sebab itu jangan berpikir dalam situasi sekarang, sudah lah jangan menjadi demokrasi. Nggak boleh. Harus tetap demokrasi, pilihannya partai dan DPR harus diperbaiki bersama-sama,” katanya.
Lebih lanjut, kata Mahfud, salah satu upaya yang bisa dilakukan yakni memperbaiki tata kelola dan proses rekrutmen kader. Menurutnya, salah satu tujuan pendirian parpol adalah membentuk calon pemimpin bangsa.
“Oleh sebab itu, parpol harus ada tetapi harus bersaing untuk memilih pemimpin yang benar, memilih wakil rakyat yang benar. Jadi, parpol itu bukan untuk saling meniadakan, saling membunuh,” katanya.
Mahfud mengatakan setiap parpol pasti memiliki kader-kader terbaik. Namun, ia tak menampik ada koruptor di parpol apapun. Menurutnya, masyarakat juga bebas memilih untuk bergabung dengan parpol tertentu.
“Pilih (parpol) sesukamu, tetapi kemudian bertemu lah di dalam apa yang disebut kalimatun sawa, visi yang sama. Partai apapun ingin negara ini baik. Nah di situ, kita ketemu meskipun kamu masuk Demokrat, masuk PDI, masuk apa, nggak apa-apa. Tapi kita punya visi yang sama, dengan cara dan pintu yang berbeda,” ujarnya. (***)
