Mahfud MD: Ketiadaan DPR dan Parpol Bisa Melahirkan Sistem Otoriter Ataupun Monarki

- Redaksi

Senin, 3 April 2023 - 05:52 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

Dibaca 7 kali
facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Yogyakarta, Salamtimor.com — Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan DPR dan partai politik (parpol) tengah mendapatkan sorotan tajam di media sosial. Menurutnya, banyak desakan agar kedua lembaga tersebut dibubarkan.

“Banyak orang mengatakan sekarang di medsos, bubarkan parpol, bubarkan DPR,” kata Mahfud dalam ceramahnya yang bertema ‘Pemugaran Partai Politik Sebagai Instrumen Kaderisasi Kepemimpinan” di Masjid Kampus UGM, Sleman, DIY, Minggu (2/4).

Mahfud menyatakan tak sependapat dengan desakan tersebut. Ia mengklaim DPR dan parpol merupakan instrumen konstitusi untuk menjaga keberlangsungan suatu negara.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Saudara, itu (pembubaran) pilihan yang sangat jelek. Saya ingin tegaskan, daripada tidak ada DPR, daripada tidak ada parpol, lebih baik kita hidup bernegara ini mempunyai DPR, mempunyai parpol, meskipun jelek,” ujarnya.

Mantan Ketua MK itu menyebut ketiadaan DPR dan parpol bisa melahirkan sistem otoriter ataupun monarki. Menurutnya, kondisi tersebut bisa memperbesar potensi kesewenang-wenangan. Di sisi lain masyarakat tak memiliki peluang untuk mengontrol.

Mahfud menegaskan DPR dan parpol harus ada untuk menyelesaikan masalah. Ia mengatakan masyarakat memiliki tanggung jawab memperbaiki DPR dan parpol.

“DPR harus ada untuk menyelesaikan masalah, oleh sebab itu jangan berpikir dalam situasi sekarang, sudah lah jangan menjadi demokrasi. Nggak boleh. Harus tetap demokrasi, pilihannya partai dan DPR harus diperbaiki bersama-sama,” katanya.

Lebih lanjut, kata Mahfud, salah satu upaya yang bisa dilakukan yakni memperbaiki tata kelola dan proses rekrutmen kader. Menurutnya, salah satu tujuan pendirian parpol adalah membentuk calon pemimpin bangsa.

“Oleh sebab itu, parpol harus ada tetapi harus bersaing untuk memilih pemimpin yang benar, memilih wakil rakyat yang benar. Jadi, parpol itu bukan untuk saling meniadakan, saling membunuh,” katanya.

Mahfud mengatakan setiap parpol pasti memiliki kader-kader terbaik. Namun, ia tak menampik ada koruptor di parpol apapun. Menurutnya, masyarakat juga bebas memilih untuk bergabung dengan parpol tertentu.

“Pilih (parpol) sesukamu, tetapi kemudian bertemu lah di dalam apa yang disebut kalimatun sawa, visi yang sama. Partai apapun ingin negara ini baik. Nah di situ, kita ketemu meskipun kamu masuk Demokrat, masuk PDI, masuk apa, nggak apa-apa. Tapi kita punya visi yang sama, dengan cara dan pintu yang berbeda,” ujarnya. (***)

Berita Terkait

Evaluasi Pelaksanaan Program, IDRIP Provinsi NTT Gelar Rakor Triwulan IV
Pj. Gubernur NTT Bersama 3 Bupati dari NTT Raih Penghargaan IGA 2023
Dibangun Sejak Tahun 2020 Dengan Anggaran Rp. 173 Miliar, SPAM Kali Dendeng Kupang Diresmikan Presiden Jokowi
Diresmikan Presiden Jokowi, RS dr. Ben Mboi Kupang Miliki Fasilitas Canggih dan Cukup Lengkap
IDRIP Wilayah II NTT Bangun Ketangguhan Masyarakat Melalui Program DESTANA di Manggarai Barat dan Alor
Kemenkes Terapkan Inovasi Wolbachia Atasi Penyakit Demam Berdarah
Diprediksi Bertahan Hingga Februari 2024, BMKG Ungkap Dampak El Nino
IDRIP Provinsi NTT Kembali Gelar Rakor Triwulan III

Berita Terkait

Sabtu, 3 Februari 2024 - 22:58 WITA

Syukuran Tahunan, IPPAT dan INI Berbagi Kasih Kepada Anak-Anak Stunting di Desa Kesetnana

Selasa, 19 Desember 2023 - 11:12 WITA

Lantik 12 Pejabat Eselon II, Bupati TTS: Kita Harus Pertahankan Opini WTP

Minggu, 10 Desember 2023 - 23:03 WITA

Bupati TTS Hadiri Kegiatan Sosialisasi Transparansi PBJ Satuan Pendidikan dan Onboarding UMKM Lokal

Kamis, 7 Desember 2023 - 09:21 WITA

Pemkab TTS Raih Predikat B Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 Setelah Sepuluh Tahun Memperoleh Nilai CC

Selasa, 5 Desember 2023 - 23:52 WITA

Kepsek SMPN Nefotes: YASPENSI Beri Warna Tersendiri Dalam Pendampingan Literasi

Selasa, 5 Desember 2023 - 16:53 WITA

Hadiri Hari Bhakti PU, Bupati TTS Tegaskan ASN Harus Netral Pada Pemilu 2024

Sabtu, 2 Desember 2023 - 23:34 WITA

Upah Masyarakat Pekerja Jalan Rabat Belum Dibayarkan, Ini Penjelasan Kepala Desa Hoi

Rabu, 29 November 2023 - 17:29 WITA

Gigitan HPR di Kabupaten TTS Capai 2.132 Kasus, 11 Orang Meninggal Dunia

Berita Terbaru