Home / TTS

MERASA DIRUGIKAN TERKAIT PENOLAKAN TAMBAK GARAM TOINEKE, PEMANGKU ADAT KUALIN RAYA MENGGUGAT DPC POSPERA DI PENGADILAN NEGERI SOE

- Redaksi

Kamis, 25 Maret 2021 - 13:41 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

Dibaca 17 kali
facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Joni Toni, -- Ketua perkumpulan masyarakat hukum adat Kualin-Kuatae (Kualin Raya)

Joni Toni, -- Ketua perkumpulan masyarakat hukum adat Kualin-Kuatae (Kualin Raya)

SoE, SALAMTIMOR.COM — Ketua perkumpulan masyarakat hukum adat Kualin-Kuatae (Kualin Raya), Joni Toni menggugat DPC Pospera TTS terkait persoalan tambak garam di desa Toineke.

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap DPC Pospera lantaran menurut penggugat mereka dirugikan atas penolakan DPC Pospera mewakili masyarakat desa Toineke terhadap penolakan kerja sama antara PT. Tamaris Garam Nusantara dengan Lembaga Adat Desa (LAD) Toineke.

Batalnya perjanjian kerjasama tersebut karena DPC Pospera TTS yang bertindak mewakili tokoh masyarakat setempat menurut penggugat tidak berkompeten sebagai tokoh adat atau diragukan status sebagai Usif (Raja) atau Meo (Panglima).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kepada media ini, Joni Toni selaku ketua perkumpulan masyarakat hukum adat Kualin-Kuatae (Kualin Raya) menyampaikan bahwa langkah hukum yang ditempuh karena Ia merasa dirugikan dengan tindakan penolakan dari DPC Pospera.

“Secara kelembagaan adat, saya ini diberikan kepercayaan oleh Usif Amanuban dari Noe Siu sampai Noemina dengan bukti yang jelas dan mampu kami buktikan. Terkait penolakan dari DPC Pospera mewakili Usif atau Amaf di Kualin-Toineke ini saya mempertanyakan kompetensi mereka sebagai Usif.” Tutur Toni dalam bahasa dawan .

Lanjut Toni, “selaku Ketua perkumpulan masyarakat hukum adat Kualin-Kuatae (Kualin Raya) yang tentunya kami merasa dirugikan dengan batalnya perjanjian kerja sama ini.” Sesalnya.

Stefanus Pobas, SH (Kuasa Hukum Joni Toni)

Dalam kesempatan yang sama, Kuasa Hukum penggugat, Stefanus Pobas, SH menyampaikan bahwa selaku kuasa hukum dirinya sudah mendaftar pokok perkara dengan No. 9/Pdt 6/2021/PN SoE.

“Gugutan yang sudah kita daftarkan ini ialah gugatan PMH atau ganti rugi. Ada empat orang tergugat dalam perkara ini, yaitu:

  1. Yorim Yos Fallo (Ketua DPC Pospera TTS) sebagai Tergugat 1;
  2. Dorkas Aby sebagai Tergugat 2;
  3. Erniwati Nabunome sebagai Tergugat 3;
  4. Bernardus Taneo sebagai Tergugat 4;

“Terkait persoalan ini, sebenarnya sudah ada ijin resmi dari pusat yang memuat perjanjian kerjasama antara PT. Tamaris Garam Nusantara dengan Lembaga Adat Desa (LAD).”

“Namun saat akan dilaksanakan penandatanganan MOU antara PT. Tamaris Garam Nusantara dengan Lembaga Adat Desa (LAD) Toineke pada Senin (9/3/2020) siang di Hotel Blessing SoE, akhirnya batal karena muncul penolakan dari warga Toineke yang diwakilkan oleh DPC Pospera TTS.”

“Penggugat dirugikan dengan batalnya perjanjian ini. PT Tamaris Garam Nusantara sudah kembali ke Jakarta. Kenapa penggugat dirugikan? karena sudah ada kesepakatan sejak awal dan sudah final untuk pembayaran awal sebesar Rp. 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sebagai dana awal untuk perjanjian kerja sama tersebut.” ucap Pobas

Lanjut pobas, “kaitan dengan perkara ini, mereka (para tergugat) ini bukan siapa-siapa. Karena itu apa yang dilakukan adalah perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dimaksud bukan hanya melawan UU, namum melanggar hak orang lain yang sudah di jamin oleh UU.” Tutup Pobas

Ketua DPC Pospera Kabupaten TTS, Yerim Yos Fallo

Ketua DPC Pospera TTS, Yerim Yos Fallo setelah di konfirmasi terkait Langah hukum dari Joni Toni selaku penggugat, dirinya menghargai upaya hukum tersebut.

Yerim menyampaikan bahwa, “tidak ada perbuatan melawan hukum kaitannya dengan persoalan tambak garam. Penggugat dan kuasa hukumnya harus tau tanah itu milik siapa. Kami bertindak karena diberikan kuasa. Kami juga mempertanyakan status saudara Joni Toni sebagai Ketua perkumpulan masyarakat hukum adat Kualin-Kuatae (Kualin Raya). Sebab yang memberikan kuasa ini juga para amaf dan Usif.” Tegas Yerim

Lanjutnya, “kami (Pospera) tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Kita melakukan kegiatan organisasi berdasarkan aturan-aturan hukum. Kami bertindak atas dasar pengaduan masyarakat. Peran kami adalah mendampingi. Tentunya dalam bekerja kita juga pelajari aturan-atuaran hukum. Kami tidak menolak investasi. Kami hanya menolak hak guna usaha.” Tutup Fallo.

Penulis: Inyo Faot

Berita Terkait

Mahasiswa IPS Gelar Survey Pangan di Desa Bikekneno
Syukuran Tahunan, IPPAT dan INI Berbagi Kasih Kepada Anak-Anak Stunting di Desa Kesetnana
Lantik 12 Pejabat Eselon II, Bupati TTS: Kita Harus Pertahankan Opini WTP
Bupati TTS Hadiri Kegiatan Sosialisasi Transparansi PBJ Satuan Pendidikan dan Onboarding UMKM Lokal
Tanggap Terhadap Wilayah Terdampak Kekeringan, BPBD TTS Salurkan Air Bersih
Pemkab TTS Raih Predikat B Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 Setelah Sepuluh Tahun Memperoleh Nilai CC
Kepsek SMPN Nefotes: YASPENSI Beri Warna Tersendiri Dalam Pendampingan Literasi
Hadiri Hari Bhakti PU, Bupati TTS Tegaskan ASN Harus Netral Pada Pemilu 2024

Berita Terkait

Rabu, 20 Maret 2024 - 13:36 WITA

IDRIP NTT Gelar Rakor Triwulan I Tahun 2024 Tingkat Provinsi

Jumat, 22 Desember 2023 - 01:30 WITA

Evaluasi Pelaksanaan Program, IDRIP Provinsi NTT Gelar Rakor Triwulan IV

Kamis, 7 Desember 2023 - 13:12 WITA

Dibangun Sejak Tahun 2020 Dengan Anggaran Rp. 173 Miliar, SPAM Kali Dendeng Kupang Diresmikan Presiden Jokowi

Kamis, 7 Desember 2023 - 10:40 WITA

Diresmikan Presiden Jokowi, RS dr. Ben Mboi Kupang Miliki Fasilitas Canggih dan Cukup Lengkap

Kamis, 23 November 2023 - 20:32 WITA

IDRIP Wilayah II NTT Bangun Ketangguhan Masyarakat Melalui Program DESTANA di Manggarai Barat dan Alor

Minggu, 19 November 2023 - 13:13 WITA

Kemenkes Terapkan Inovasi Wolbachia Atasi Penyakit Demam Berdarah

Jumat, 3 November 2023 - 21:07 WITA

Diprediksi Bertahan Hingga Februari 2024, BMKG Ungkap Dampak El Nino

Rabu, 1 November 2023 - 07:19 WITA

IDRIP Provinsi NTT Kembali Gelar Rakor Triwulan III

Berita Terbaru

TTS

Mahasiswa IPS Gelar Survey Pangan di Desa Bikekneno

Jumat, 5 Apr 2024 - 20:46 WITA