Pemberian BLT Minyak Goreng Dinilai Tidak Tepat, Makin Enak Pengusahanya

- Redaksi

Minggu, 3 April 2022 - 19:54 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

Dibaca 8 kali
facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, Salamtimor.com – Rencana pemerintah memberikan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng kepada masyarakat penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dinilai tidak tepat. Pasalnya, hal itu tak menyentuh akar permasalahan yang terjadi di publik.

“Ini minyak goreng kan komoditas pasar. Masak tidak ada terus kemudian dikasih BLT? Ini kan pembodohan buat rakyat. Terus makin enak pengusahanya karena memakai harga pasar,” ujar pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia Agus Pambagio ketika dihubungi, Minggu (3/4).

Dia menilai pemberian BLT justru dinilai berpotensi menimbulkan praktik korupsi. Selain itu, BLT dinilai sebagai opsi mudah yang diambil pemerintah untuk menenangkan khalayak. Namun di saat yang sama, pilihan yang diambil itu sama sekali tak menyudahi persoalan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ujung-ujungnya, biar rakyat tidak ribut, diberikan BLT saja. Bukan seperti itu caranya. BLT itu untuk hal-hal bencana, kritis, seperti pandemi,” imbuh Agus.

“Jadi ini kebijakan yang tidak pakai mikir. APBN beri BLT supaya masyarakat tidak berisik tetapi akar permasalahannya tidak selesai, tidak tersentuh,” tambah dia.

Karena itu Agus menilai pemerintah telah gagal dan kalah dari mereka yang disebut sebagai mafia minyak goreng. Istilah itu diungkapkan oleh pengambil kebijakan. Namun hingga saat ini belum juga diungkapkan kepada publik.

Pemerintah juga dianggap tak berdaya di hadapan pelaku usaha sawit yang merupakan komponen penting dari minyak goreng. Pengusaha sawit dinilai mendikte langkah pemerintah. Pasalnya, kebijakan yang ditetapkan tampak diabaikan oleh pelaku usaha.

“Setelah tidak bisa mengatur, lalu dibilang ada mafia, lalu tidak bisa dibuktikan. Itu seperti hantu saja. Pemerintah tidak bisa apa-apa,” kata Agus.

Dia juga menyayangkan sikap pemerintah yang abai di saat sejumlah partai politik dan instansi keamanan negara justru membagikan minyak goreng kepada publik dengan harga murah atau bahkan gratis.

“Dari mana parpol itu melakukan sumbangan dengan jumlah minyak goreng gratis atau beli murah. Dari mana barang itu? Kenapa bukan pemerintah yang menyalurkan, mengatur. Padahal tugas negara itu mengatur. Di situ pemerintah gagal,” pungkas Agus. (*)

Berita Terkait

Evaluasi Pelaksanaan Program, IDRIP Provinsi NTT Gelar Rakor Triwulan IV
Pj. Gubernur NTT Bersama 3 Bupati dari NTT Raih Penghargaan IGA 2023
Dibangun Sejak Tahun 2020 Dengan Anggaran Rp. 173 Miliar, SPAM Kali Dendeng Kupang Diresmikan Presiden Jokowi
Diresmikan Presiden Jokowi, RS dr. Ben Mboi Kupang Miliki Fasilitas Canggih dan Cukup Lengkap
IDRIP Wilayah II NTT Bangun Ketangguhan Masyarakat Melalui Program DESTANA di Manggarai Barat dan Alor
Kemenkes Terapkan Inovasi Wolbachia Atasi Penyakit Demam Berdarah
Diprediksi Bertahan Hingga Februari 2024, BMKG Ungkap Dampak El Nino
IDRIP Provinsi NTT Kembali Gelar Rakor Triwulan III

Berita Terkait

Sabtu, 3 Februari 2024 - 22:58 WITA

Syukuran Tahunan, IPPAT dan INI Berbagi Kasih Kepada Anak-Anak Stunting di Desa Kesetnana

Selasa, 19 Desember 2023 - 11:12 WITA

Lantik 12 Pejabat Eselon II, Bupati TTS: Kita Harus Pertahankan Opini WTP

Minggu, 10 Desember 2023 - 23:03 WITA

Bupati TTS Hadiri Kegiatan Sosialisasi Transparansi PBJ Satuan Pendidikan dan Onboarding UMKM Lokal

Kamis, 7 Desember 2023 - 09:21 WITA

Pemkab TTS Raih Predikat B Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 Setelah Sepuluh Tahun Memperoleh Nilai CC

Selasa, 5 Desember 2023 - 23:52 WITA

Kepsek SMPN Nefotes: YASPENSI Beri Warna Tersendiri Dalam Pendampingan Literasi

Selasa, 5 Desember 2023 - 16:53 WITA

Hadiri Hari Bhakti PU, Bupati TTS Tegaskan ASN Harus Netral Pada Pemilu 2024

Sabtu, 2 Desember 2023 - 23:34 WITA

Upah Masyarakat Pekerja Jalan Rabat Belum Dibayarkan, Ini Penjelasan Kepala Desa Hoi

Rabu, 29 November 2023 - 17:29 WITA

Gigitan HPR di Kabupaten TTS Capai 2.132 Kasus, 11 Orang Meninggal Dunia

Berita Terbaru