Pemekaran DOB di Papua Harus Berdasarkan Wilayah Adat

- Redaksi

Jumat, 25 Februari 2022 - 01:49 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

Dibaca 11 kali
facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NABIRE, SALAMTIMOR.COM – Sejumlah tokoh adat Saireri di Kabupaten Nabire mengusulkan agar pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB), khususnya Papua Tengah harus berdasarkan budaya dan wilayah adat sehingga tidak terjadi persoalan dikemudian hari.

Demikian hal ini disampaikan oleh Johanes Wanaha, selaku Ketua Tim Adat Saireri yang juga Kepala Suku Wate menanggapi polemik pemekaran DOB bakal Provinsi Papua Tengah.

“Kami ingin pemerintah lewat instansi atau pun Komisi II DPR RI turun ke lapangan, serap aspirasi, lakukan kajian dan pemetaan wilayah adat secara baik, sehingga pemekaran yang dilakukan tidak terjadi polemik di tengah masyarakat,” katanya di Nabire, Kamis (24/02/2022).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menjelaskan bahwa Nabire bukanlah wilayah adat Mee Pago, tetapi masuk wilayah adat Saireri, begitu juga Mimika, bukanlah wilayah adat Mee Pago atau La Pago, karena masyarakat Mimika dasarnya merupakan suku Kamoro. Sehingga sudah seharusnya hal ini dikaji lebih baik dan bijak.

“Saya ambil contoh, ketika saudara kami di atas (pegunungan gelar) acara adat, mereka bukan waita atau menari berkeliling tetapi mereka tari Yospan yang merupakan budaya orang Saireri, bahkan buat acara adat di pinggi Danau Paniai, gunakan tifa yang merupakan alat musik cara adat Saireri,” katanya mencontohkan.

Wanaha juga mengklarifikasi soal isu-isu liar yang berkembang bahwa akan terjadi penolakan atau pengusiran terhadap warga lainnya di Nabire, hal itu tidak benar.

“Kalau ada isu-isu miring belakangan ini, kita dengar yang dibilang, bahwa orang Nabire mau mengusir saudara-saudara kita yang lain, itu tidak benar. Tapi tolong dipahami dan disikapi baik maksud yang menjadi tujuan dan dasar yang disampaikan, barang ini kalau dilihat dari sisi politik, pemerintahan dan lain-lain, ini bisa diadu domba, padahal tujuan kita itu baik. Menerangkan soal wilayat adat dan budaya,” jelasnya.

Ia juga menerangkan bahwa pihaknya telah berjuang hingga ke DPRD Kabupaten Nabire untuk menjelaskan persoalan yang dimaksud bahwa Nabire bukan wilayah adat Mee Pago, bahkan menggelar aksi damai menandatangani petisi yang nantinya hal itu akan dibawa dan diaspirasikan ke Jakarta, ke Mendagri, Komisi II DPR RI dan ke Presiden Jokowi

Wanaha melanjutkan bahwa dalam kegiatan beberapa waktu lalu terkait perjuangan Nabire bukan wilayah adat Mee Pago, juga mengundang Kepala Suku Mee, Ferry You lalu ada juga tokoh adat Mee Pago lainnya seperti Donatus Gobay, hingga Andreas Pekey tokoh masyarakat berpengaruh lainnya. Para tokoh adat ini, lanjut Wanaha, bahkan mendukung dan menyampaikan bahwa hal itu perlu penjelasan karena memang hak yang harus diperjuangkan.

“Sehingga kami mau, sebelum pemerintan melaksanakan pemekaran provinsi, harus ada penjelasan dasarnya apa dalam pembagian atau penempatan wilayah adat. Agar tidak ada suku yang menjadi korban karena berbeda kultur atau budaya karena Nabire ini ada enam suku besar di antaranya Suku Wate, Suku Yerisiam, Suku Mora dan empat kerukunan yakni Wandamen, Yapen Waropen, Kepulauan Yapen dan Kerukunan Biak Supiori,” sebut Wanaha yang juga Ketua Tim Konsolidasi Masyarakat Pesisir.

Sementara itu, rekannya Reinhard Windesi menegaskan bahwa DOB jangan melupakan budaya dan wilayah adat sehingga mengorbankan sejumlah suku dan kerukunan yang ada di Nabire.

“Jadi, tidak boleh ada satu pun kultur budaya di tanah Papua yang hilang, karena kita salah penyebutan atau salah melangkah. Apalagi beranjak dari kepenting-kepentingan birokrasi dan politik, ini harus kita hindari kedepan, karena budaya ini merupakan kekayaan budaya tanah Papua dan nusantara, kita harus lindungi,” pintanya.

Seharusnya, kata dia, para kepala daerah di Papua bisa menyelesaikan dulu persoalan wilayah adat sehingga pemekaran yang diwacanakan tidak korban rakyat si pemilik wilayah.

“Karena penggabungan budaya dan wilayah adat akan terjadi kekacauan dalam pembangunan sehingga semangat peningkatan kesejahteraan akan jauh, jadi hal ini diselesaikan dulu agar bisa optimal,” sarannya.

Sebelumnya, pada 16 dan 17 Februari 2022 bertempat di Pantai Maf, Konsolidasi Masyarakat Adat Pesisir Nabire menggelar penandatanganan petisi bahwa Nabire adalah wilayah adat Saireri bukan Mee Pago yang dipimpin oleh Johanes Wanaha.

Pada momentum itu, Ketua Dewan Adat Papua Wilayah Nabire, Herman Sayori mengatakan bahwa hasil petisi itu akan diserahkan kepada DPRD Nabire, dilanjutkan ke DPR Papua hingga ke MRP, dan ke Jakarta kepada Presiden Jokowi. (*)

Berita Terkait

Mudahkan Pengurusan Berkas Kenaikan Pangkat Hingga Pensiun ASN, Badan Kepegawaian Mimika Luncurkan Website Resmi
Kunjungi Food Estate Keerom, Jokowi Harap Bisa Penuhi Kebutuhan Jagung Nasional
Tingkatkan Kinerja, Delapan Orang Pejabat Eselon II Lingkup Pemkab Mimika Dievaluasi
Pemkab Mimika Selesaikan Ujian Seleksi Terhadap 163 CPPPK dan 365 CPNS
Plt. Bupati dan Sejumlah Pimpinan OPD Hadiri Natal Keluarga Besar TIROSSA Kabupaten Mimika
Gubernur Papua Lukas Enembe Ditangkap, Pendukungnya Ricuh
Kerukunan Haumeni Kabupaten Mimika, Gelar Natal Bersama dihadiri 400 Warga TTS
Sertijab Sekretaris DPRD Kabupaten Mimika, Ini Kata Ananias Faot

Berita Terkait

Sabtu, 3 Februari 2024 - 22:58 WITA

Syukuran Tahunan, IPPAT dan INI Berbagi Kasih Kepada Anak-Anak Stunting di Desa Kesetnana

Selasa, 19 Desember 2023 - 11:12 WITA

Lantik 12 Pejabat Eselon II, Bupati TTS: Kita Harus Pertahankan Opini WTP

Minggu, 10 Desember 2023 - 23:03 WITA

Bupati TTS Hadiri Kegiatan Sosialisasi Transparansi PBJ Satuan Pendidikan dan Onboarding UMKM Lokal

Kamis, 7 Desember 2023 - 09:21 WITA

Pemkab TTS Raih Predikat B Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 Setelah Sepuluh Tahun Memperoleh Nilai CC

Selasa, 5 Desember 2023 - 23:52 WITA

Kepsek SMPN Nefotes: YASPENSI Beri Warna Tersendiri Dalam Pendampingan Literasi

Selasa, 5 Desember 2023 - 16:53 WITA

Hadiri Hari Bhakti PU, Bupati TTS Tegaskan ASN Harus Netral Pada Pemilu 2024

Sabtu, 2 Desember 2023 - 23:34 WITA

Upah Masyarakat Pekerja Jalan Rabat Belum Dibayarkan, Ini Penjelasan Kepala Desa Hoi

Rabu, 29 November 2023 - 17:29 WITA

Gigitan HPR di Kabupaten TTS Capai 2.132 Kasus, 11 Orang Meninggal Dunia

Berita Terbaru