PKPU Resmi Ditetapkan, Caleg Terpilih Yang Maju Pilkada Wajib Mundur

- Redaksi

Rabu, 3 Juli 2024 - 21:28 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

Editor : Yan Faot Dibaca 85 kali
facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, SalamTimor.Com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan calon anggota legislatif (caleg) terpilih pada Pemilu 2024 yang maju Pilkada 2024 wajib mundur dari statusnya sebagai caleg terpilih.

Surat kesediaan mundur itu wajib diserahkan pada saat mendaftar sebagai pasangan calon kepala daerah.

Aturan itu termuat dalam Pasal 32 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. PKPU tersebut resmi diundangkan hari ini, Selasa (2/7/2024).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Iya, jadi yang bersangkutan itu sesuai Pasal 32, caleg terpilih baik DPR RI, DPD, DPRD terpilih itu wajib menyampaikan, menyerahkan surat pemberitahuan tentang pengunduran diri sebagai calon terpilih,” kata Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik kepada wartawan, Selasa (2/7).

“Kalau untuk parpol itu dia menyampaikan itu kepada parpol, parpol nanti sampaikan ke KPU. Disampaikan saat pendaftaran,” sambungnya.

Jika caleg terpilih itu akan mendaftar sebagai pasangan calon kepala daerah, maka caleg itu harus mengirimkan surat kepada KPU yang berisikan kesediaannya mundur dari status caleg terpilihnya. Surat pengunduran diri itu dapat disampaikan paling lambat saat perbaikan dokumen.

“Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diserahkan pada saat pendaftaran Pasangan Calon maka diserahkan paling lambat pada saat perbaikan dokumen persyaratan calon,” bunyi Pasal 32 ayat 3.

Sebagai informasi, pendaftaran pasangan calon kepala daerah dibuka pada 27-29 Agustus 2024. Selanjutnya, KPU akan melakukan penelitian dan verifikasi dokumen.

Kemudian setelahnya, KPU akan menetapkan pasangan calon kepala daerah pada 22 September 2024. Sedangkan, pelantikan anggota DPR dan DPD akan digelar pada 1 Oktober 2024.

Berita Terkait

Klaim Punya Program Tingkatkan PAD TTS, Epy Tahun: Saya Tidak Buka, Takut Diadopsi Calon Lain
Daftar Sebagai Balon Bupati TTS, Amos Lafu Tawarkan Program Satu Rumah Satu Sarjana
IMO-Indonesia Ajak Media Masifkan Peran Pers Dalam Mengawal Isu Elektoral Pemilu 2024
Resmi! Kaesang Pangarep Jabat Ketua Umum PSI Periode 2023-2028
Banyak Aktifis 98 Mulai Merapat ke Prabowo, Fahri Hamzah: Inilah Waktu Yang Tepat Prabowo Memimpin Konsolidasi dan Persatuan
RUU Desa Disahkan Dalam Waktu Dekat, Masa Jabatan Kepala Desa 9 Tahun Untuk Dua Periode
Cegah Pelanggaran Pemilu, Mahfud MD Minta Gencarkan Partisipasi Masyarakat
Tok!! MK Putuskan Sistem Pemilu 2024 Tetap Proporsional Terbuka

Berita Terkait

Rabu, 8 Mei 2024 - 13:47 WITA

Klaim Punya Program Tingkatkan PAD TTS, Epy Tahun: Saya Tidak Buka, Takut Diadopsi Calon Lain

Selasa, 7 Mei 2024 - 22:16 WITA

Daftar Sebagai Balon Bupati TTS, Amos Lafu Tawarkan Program Satu Rumah Satu Sarjana

Sabtu, 7 Oktober 2023 - 18:58 WITA

IMO-Indonesia Ajak Media Masifkan Peran Pers Dalam Mengawal Isu Elektoral Pemilu 2024

Senin, 25 September 2023 - 15:06 WITA

Resmi! Kaesang Pangarep Jabat Ketua Umum PSI Periode 2023-2028

Sabtu, 22 Juli 2023 - 05:59 WITA

Banyak Aktifis 98 Mulai Merapat ke Prabowo, Fahri Hamzah: Inilah Waktu Yang Tepat Prabowo Memimpin Konsolidasi dan Persatuan

Rabu, 5 Juli 2023 - 09:58 WITA

RUU Desa Disahkan Dalam Waktu Dekat, Masa Jabatan Kepala Desa 9 Tahun Untuk Dua Periode

Selasa, 20 Juni 2023 - 12:13 WITA

Cegah Pelanggaran Pemilu, Mahfud MD Minta Gencarkan Partisipasi Masyarakat

Kamis, 15 Juni 2023 - 10:13 WITA

Tok!! MK Putuskan Sistem Pemilu 2024 Tetap Proporsional Terbuka

Berita Terbaru

NTT

Penjelasan dan Prediksi BMKG Tentang Suhu Dingin di NTT

Kamis, 18 Jul 2024 - 13:16 WITA