PMKRI Gelar Aksi Demonstrasi Desak Kejari Sikka Segera Buka Takbir Pulbaket Kasus Pengadaan Travo di IGD TC Hillers Maumere

- Redaksi

Sabtu, 22 Mei 2021 - 14:22 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

Dibaca 2 kali
facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MAUMERE, SALAMTIMOR.COM — Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Maumere menggelar aksi demonstrasi damai  mendesak Kejari Sikka untuk segera membuka takbir Pulbaket kasus pengadaan travo di IGD TC Hilers Maumere.

Pantauan Media, rute aksi PMKRI hari ini dimulai dari Margajuang PMKRI yang beralamat di Samping Pekuburan Cina, Kelurahan Kota Uneng menuju Polres Sikka dan terakhir di Kantor Kejari Sikka.

Di Kejari Sikka, PMKRI kemudian melakukan audiens dengan Pihak Kejaksaan sementara beberapa Orator tetap melakukan aksi orasinya di depan halaman kantor Kejaksaan Negeri Sikka.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Yakobus Tonce Horang, Germas PMKRI Maumere sekaligus Kordum dalam aksi tersebut menyatakan bahwa aksi PMKRI Maumere hari ini merupakan sebuah tuntutan moral.

Ia mengatakan bahwa berdasarkan hasil investigasi dari data yang didapatkan, dan setelah beberapa bulan yang lalu melakukan audiens dengan Kejari Sikka, pihak Kejari menjanjikan untuk melakukan Pulbaket.

Sementara menjelang beberapa bulan Pihak Kejari sudah melaksanakan Pulbaket melalui beberapa Media yakin Spektrum dan Lentera Pos.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa hari ini pihaknya mempertanyakan kelanjutan proses tersebut, dan meminta Kejari Sikka untuk segera membuka takbir terkait Pulbaket tersebut. Sudah sejauh mana penanganan nya supaya tidak terjadi disinformasi di masyarakat.

Ia menyebutkan bahwa kalau memang tidak ada indikasi dalam pengadaan Travo di IGD TC Hillers Maumere tersebut, untuk segera di buka ke masyarakat, dan kalau ada indikasi segera lidik dan tetapkan tersangka,” pinta PMKRI.

“Kami akan tetap terus kawal kasus ini hingga tuntas sesuai data yang kami miliki. Kami akan menunggu dari pihak Kejaksaan soal kelanjutan penanganan kasus pengadaan Travo ini” ujarnya.

Flavianus Nong Raga, Ketua PMKRI Maumere mengatakan bahwa pihaknya menduga telah terjadi mark-up yang sangat besar dalam pengadaan Travo ini.

Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh PMKRI, harga Travo tersebut tidak sesuai dengan kisaran harga 1,8 Miliar rupiah.

Menurutnya harga Travo tersebut berkisar sekitar 5 ratusan juta rupiah. Sehingga pihaknya mempertanyakan kemana aliran dana sisa satu miliar lebih tersebut.

Ia mendesak agar  kasus ini segera  dinaikan dari Pulbaket ke tahapan penyidikan dan penyidik. Pihaknya berharap agar Kejari Sikka harus bekerja lebih cepat dalam pengusutan kasus ini hingga tutas.

Sementara itu, PMKRI cabang Maumere memberikan beberapa rekomendasi melalui surat pernyataan sikap tentang dugaan KKN dalam pengadaan Travo di IGD TC Hillers Maumere yakni meminta Kejari Sikka untuk segera mengumumkan hasil Pulbaket kepada masyarakat, meminta Kejari Sikka untuk segera menentukan status pelaku penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan keuangan, dan pengangkangan terhadap mekanisme, PMKRI Maumere dan masyarakat mendukung penuh pihak Kejaksaan untuk bertindak dan bersikap profesional sesuai sumpah jabatan dalam penegakkan supermasi hukum.

Kejari Sikka bekerjasama dengan elemen masyarakat untuk menyikapi dan membasmi pelaku korupsi yang terjadi secara sistemik di dalam tubuh pemerintah daerah Sikka, dan PMKRI menjadi garda terdepan untuk bekerja sama dengan pihak Kejari dalam mengusut tuntas dan membasmi kasus korupsi di kabupaten Sikka.

Tuntutan dan pilihan sikap ini akan terus di kawal sedapat mungkin untuk direkomendasikan ke lembaga penegak hukum yang lebih tinggi untuk ditindaklanjuti dan disikapi secara transparan sesuai mekanisme hukum dan peradilan yang berlaku.

Kejari Sikka harus menjadi motor penggerak bagi masyarakat untuk berani menyatakan ‘tidak’ terhadap korupsi, karena korupsi merendahkan derajat dan menghina martabat manusia, menjadikan Sikka sebagai contoh kinerja lembaga hukum dan peradilan yang transparan, jujur, bersih, profesional dan terutama mengedepankan nilai hukum dan peradilan di atas Kepentingan-kepentingan pragmatis. (**athy meaq)

Berita Terkait

Bawaslu Flotim Gandeng Awak Media Kawal Pemilu 2024
Bawaslu dan Gakkumdu Flotim Temukan Adanya Potensi Dugaan Pelanggaran Pemilu
Gelar Kegiatan Jumat Curhat, Polsek Wolowaru Hadirkan Tokoh Masyarakat
Pengamat: Usulan Mengundurkan Jadwal Demo FORMAPP Demi Kepentingan Negara
Kasat Intelkam Polres Mabar Bantah Usir Ketua FORMAPP
IPW dan PPMAN Buka Klinik Hukum Untuk Bantu Masyarakat Kurang Mampu
Pawai Ta’aruf Sambut Bulan Suci Ramadhan 1443 H di Witihama Flotim
Momentum Kebangkitan Gerakan Pramuka digelar oleh MTs Negeri 4 Flores Timur

Berita Terkait

Minggu, 19 November 2023 - 13:13 WITA

Kemenkes Terapkan Inovasi Wolbachia Atasi Penyakit Demam Berdarah

Rabu, 1 November 2023 - 07:19 WITA

IDRIP Provinsi NTT Kembali Gelar Rakor Triwulan III

Senin, 30 Oktober 2023 - 00:11 WITA

Peringati Bulan Bahasa 2023, UCB Gandeng UNDANA Kupang Gelar Seminar International Linguistik Terapan

Sabtu, 23 September 2023 - 10:47 WITA

Kembalikan Jam Sekolah Menjadi Pukul 07.00 Wita, Pj Gubernur NTT Tinjau Kegiatan Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Kupang

Senin, 18 September 2023 - 13:41 WITA

Jadi Irup Pada Upacara Peringatan Harhubnas dan Apel Kesadaran ASN Lingkup Pemprov NTT, Ini Pesan Pj. Gubernur NTT

Senin, 18 September 2023 - 02:38 WITA

Hadiri Peresmian TBI Motaain, Pj. Gubernur NTT Ayodhia: Wilayah Perbatasan Merupakan Halaman Depan Wajah NKRI

Kamis, 7 September 2023 - 09:23 WITA

Tiba di Kupang, Ayodhia Kalake Siap Melaksanakan Tugas Sebagai Pj. Gubernur NTT

Rabu, 6 September 2023 - 13:12 WITA

Tiba di Kupang Besok, Penjabat Gubernur NTT Minta Ketemu Tokoh Agama

Berita Terbaru