PON Papua Tinggalkan Masalah, Warga Minta Hak Ulayat Dilunasi

- Redaksi

Minggu, 12 Desember 2021 - 14:58 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

Dibaca 31 kali
facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PAPUA, SALAMTIMOR.COM — Penyelenggaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua pada Oktober 2021, masih menyisahkan berbagai persoalan. Diantaranya, belum dilunasi hak ulayat warga di Kabupaten Jayapura yang digunakan untuk pembangunan Venue Aquatik seluas 8 Hektar.

Ketua Umum Gerakan Pemuda Jayapura (Gapura), Jack Judson Puraro mengatakan, terkait belum dilunasi lahan pembangunan Venue Aquatic di Kompleks Olahraga Kampung Harapan Sentani, Kabupaten Jayapura, keluarga Daud Moro Ohee yang memiliki area lokasi meminta pemerintah daerah tak berkelit.

“Pemerintah Provinsi Papua harus menepati janjinya kepada pemilik ulayat,” kata Jack Judson Puraro, Minggu (12/12/2021).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut dia, pemerintah daerah berjanji akan menyelesaikan ganti rugi usai pelaksanaan PON XX. Namun faktanya, hingga saat ini belum ada keseriusan membayar. “Kami melihat tidak ada itikad baik dari pemerintah,” ujarnya.

Ia meminta pemerintah tidak berbohong dan bertanggungjawab. “Jangan melakukan pembohongan terhadap masyarakat,” tegasnya.

Ia menceritakan, sebelum PON XX digelar, Kepala Kepolisian Daerah Papua pernah bertemu dengan pemilik ulayat dan memberitahu bahwa seluruh persoalan akan dituntaskan pasca PON XX. “Beliau pasang badan untuk menyelesaikan hak ulayat, kami minta tolong dengan apa yang sudah disampaikan,” ucapnya.

Jack Puraro juga meminta agar kerabatnya Jubel Ohee dan Erik Ansaka yang terlibat dalam aksi pemalangan jalan alternatif sebelum pelaksanaan PON dibebaskan kepolisian.

“Ada keluarga kami Jubel Ohee dan Erik Ansaka ditangkap. Tolong bebaskan, mereka ini adalah Kepala Suku, dan apa yang mereka lakukan itu diatas hak ulayat, bukan milik orang lain dan bukan tanah pemerintah,” paparnya.

Sebelumnya, akhir November 2021, puluhan relawan medis PON XX di Jayapura turut berunjuk rasa menuntut pembayaran kerja.

Mereka mendesak Gubernur Papua Lukas Enembe bertanggung jawab atas hak relawan kesehatan PON yang gajinya belum dibayar.

“Presiden Joko Widodo (Jokowi) mesti memerintahkan aparat hukum melakukan pemeriksaan dan audit keuangan PB PON XX Papua,” kata Hein Yopi Olua, tenaga kesehatan PON Papua. (***Tim ST)

Berita Terkait

Mudahkan Pengurusan Berkas Kenaikan Pangkat Hingga Pensiun ASN, Badan Kepegawaian Mimika Luncurkan Website Resmi
Kunjungi Food Estate Keerom, Jokowi Harap Bisa Penuhi Kebutuhan Jagung Nasional
Tingkatkan Kinerja, Delapan Orang Pejabat Eselon II Lingkup Pemkab Mimika Dievaluasi
Pemkab Mimika Selesaikan Ujian Seleksi Terhadap 163 CPPPK dan 365 CPNS
Plt. Bupati dan Sejumlah Pimpinan OPD Hadiri Natal Keluarga Besar TIROSSA Kabupaten Mimika
Gubernur Papua Lukas Enembe Ditangkap, Pendukungnya Ricuh
Kerukunan Haumeni Kabupaten Mimika, Gelar Natal Bersama dihadiri 400 Warga TTS
Sertijab Sekretaris DPRD Kabupaten Mimika, Ini Kata Ananias Faot

Berita Terkait

Selasa, 23 April 2024 - 12:46 WITA

IPS gelar Kegiatan Membangun Budaya Literasi Sains, Numerasi, dan Bahasa Inggris Melalui Game Bagi Siswa SD di Desa Kesetnana

Jumat, 5 April 2024 - 20:46 WITA

Mahasiswa IPS Gelar Survey Pangan di Desa Bikekneno

Sabtu, 3 Februari 2024 - 22:58 WITA

Syukuran Tahunan, IPPAT dan INI Berbagi Kasih Kepada Anak-Anak Stunting di Desa Kesetnana

Minggu, 10 Desember 2023 - 23:03 WITA

Bupati TTS Hadiri Kegiatan Sosialisasi Transparansi PBJ Satuan Pendidikan dan Onboarding UMKM Lokal

Sabtu, 9 Desember 2023 - 12:54 WITA

Tanggap Terhadap Wilayah Terdampak Kekeringan, BPBD TTS Salurkan Air Bersih

Kamis, 7 Desember 2023 - 09:21 WITA

Pemkab TTS Raih Predikat B Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 Setelah Sepuluh Tahun Memperoleh Nilai CC

Selasa, 5 Desember 2023 - 23:52 WITA

Kepsek SMPN Nefotes: YASPENSI Beri Warna Tersendiri Dalam Pendampingan Literasi

Selasa, 5 Desember 2023 - 16:53 WITA

Hadiri Hari Bhakti PU, Bupati TTS Tegaskan ASN Harus Netral Pada Pemilu 2024

Berita Terbaru

TTS

Mahasiswa IPS Gelar Survey Pangan di Desa Bikekneno

Jumat, 5 Apr 2024 - 20:46 WITA