PAPUA, SALAMTIMOR.COM — Sejumlah sesepuh adat di Kabupaten Jayapura, Papua, merespons menurunnya kondisi kesehatan Gubernur Papua, Lukas Enembe yang disebut cukup memprihatinkan.
Dalam beberapa momen, Gubernur Lukas terlihat kurang prima, bahkan sulit berbicara.
“Gubernur Lukas perlu mengumumkan kepada Orang Papua tentang sakit yang dialami. Kalau sakit itu berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan, Gubernur bisa mempertimbangkan mundur,” kata Neles Monim, Ondoafi (Pemimpin Adat) Kampung Putali, dalam sebuah jumpa pers di Abepura, Kota Jayapura, Jumat (17/12/2021).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia mengatakan, Gubernur Lukas mesti melakukan pemulihan. Namun, apabila perobatan dilakukan di luar negeri, tentu akan berdampak bagi kelangsungan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Akan ada pihak-pihak bergembira ria memanfaatkan ketiadaan gubernur,” ujarnya.
Pada Awal 2021, Gubernur Lukas pernah ke Papua New Guinea untuk berobat. Sayangnya, perjalanan ke luar negeri itu dilakukan secara illegal.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kemudian menegur Lukas karena dianggap telah melanggar UU Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
“Rakyat Papua mendukung Gubernur, tapi rakyat Papua tidak akan mendukung apabila Gubernur tidak mampu bekerja maksimal,” ucapnya.
Baginya, jika Gubernur lemah, perampok uang rakyat akan menggurita. Ujungnya, rakyat yang akan kembali menanggung nasib: semakin miskin diatas tanahnya.
Monim menyarankan Gubernur Lukas segera mengganti pejabat di lingkungan pemerintahan Propinsi Papua yang diduga telah menyelewengkan anggaran Otsus (Otonomi Khusus).
“Gubernur, DPR Papua, serta aparat penegak hukum, (diharapkan) bergandengan tangan memberantas korupsi yang menjalar massif,” tegasnya.
Dalam kesempatan sama, Monim meminta Gubernur bertanggungjawab atas pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua yang meninggalkan segudang persoalan. Mulai dari tertundanya pembayaran hak relawan, hingga dugaan korupsi dana PON.
Ia mempertanyakan penggunaan anggaran PON yang dikemukakan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kurang lebih Rp. 10,431 triliun, namun tak ada transparansi.
Dibagian lain, ia mengungkapkan keprihatinan atas peristiwa pemukulan terhadap dua penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat bertugas mengendus indikasi korupsi, di salah satu hotel di Jakarta, pada awal 2019.
Keduanya dianiaya ketika mengikuti Gubernur Lukas dalam sebuah rapat di Hotel Borobudur, Jakarta.
“Peristiwa memalukan. Pemimpin di Papua hendaknya mendukung KPK dalam Pemberantasan Korupsi,” sebutnya.
Bersama para tokoh adat, Monim juga meminta pemerintah membuka borok 10 kasus besar korupsi di Papua seperti dirilis Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, pada pertengahan 2021.
“Jangan sekedar janji. Pernyataan itu telah menjadi bola liar yang menimbulkan pertanyaan bagi rakyat Papua,” tutupnya.
Ditempat terpisah, Lukas Ruatukerai, pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Cenderawasih (Uncen) 2020-2021 mengaku prihatin atas situasi terbaru sepeninggal almarhum Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, serta kurang optimal Gubernur Lukas menjalankan pemerintahan.
“Kekosongan jabatan Wagub dan kondisi Gubernur yang kurang fit, perlu diseriusi. Harus ada figur tepat untuk mendampingi beliau jalankan pemerintahan,” kata Ruatukerai.
Gubernur Lukas diketahui sementara di luar Papua. Dari pantauan media pada Kamis 16 Desember 2021, Lukas bersama rombongan terlihat berada di Bandara Internasional Soekarno – Hatta.
Ia sempat dipapah dan duduk diatas kursi roda. Seorang petugas mendorong kursi roda, sementara lainnya berjalan dibelakang.
Belum ada keterangan resmi, berkaitan dengan keberangkatan orang nomor satu Papua ini. (***Tim/ST)
