Sistem SPJ Dana Desa Dibuat Rumit, Presiden Instruksikan Mendagri Mempermudah

- Redaksi

Rabu, 30 Maret 2022 - 11:13 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

Dibaca 10 kali
facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, Salamtimor.com — Presiden Joko Widodo menginstruksikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mempermudah proses laporan surat pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana desa.

Upaya itu perlu dilakukan guna mempercepat serapan anggaran tersebut oleh pemerintah desa.

“Tahun ini dana desa yang ditransfer Rp68 triliun tapi sampai pagi tadi saya cek serapannya baru 13,5%. Ini mungkin, seperti keluhan, karena laporan SPJ terlalu ruwet dan bertele-tele,” ujar Jokowi dalam Pembukaan Silaturahmi Nasional Apdesi 2022 di Jakarta, Selasa (29/3).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kepala negara pun meminta Mendagri untuk langsung menindaklanjuti arahan tersebut dengan mengeluarkan instruksi mendagri yang berisi aturan-aturan untuk menyederhanakan sistem pembuatan SPJ Dana Desa.

Ia tidak ingin tata cara pelaporan yang ruwet membuat kinerja pemerintah daerah menjadi terganggu.

“Kalau kelamaan membuat SPJ nanti kepala desa tidak mengecek jalan, tidak mengecek posyandu, tidak mengecek irigasi. Sehari-hari hanya urus SPJ saja,” ucap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Sebelumnya, keluhan terkait rumitnya laporan SPJ disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia Surta Wijaya di dalam acara yang sama.

“Setres kita melihat regulasi itu. SPJ Dana Desa untuk bantuan langsung tunai sampai 92 lembar,” papar Surta.

Ia mengatakan proses pelaporan SPJ yang berbelit-belit sangat bertolak belakang dengan visi Presiden Jokowi yang ingin segala macam kebijakan bisa dijalankan secara cepat.

“Kami ingin simpel, sesuau arahan Pak Presiden. Jangan dibuat sulit itu SPJ kepala desa,” ucapnya.

Selain itu, ia juga meminta Presiden Jokowi menaikkan anggaran dana desa di tahun depan. Dengan adanya kenaikan, Surta berharap pembangunan di seluruh desa dapat berjalan lebih cepar dan perekononian daerah serta nasional akan terus terangkat. (*)

Berita Terkait

Evaluasi Pelaksanaan Program, IDRIP Provinsi NTT Gelar Rakor Triwulan IV
Pj. Gubernur NTT Bersama 3 Bupati dari NTT Raih Penghargaan IGA 2023
Dibangun Sejak Tahun 2020 Dengan Anggaran Rp. 173 Miliar, SPAM Kali Dendeng Kupang Diresmikan Presiden Jokowi
Diresmikan Presiden Jokowi, RS dr. Ben Mboi Kupang Miliki Fasilitas Canggih dan Cukup Lengkap
IDRIP Wilayah II NTT Bangun Ketangguhan Masyarakat Melalui Program DESTANA di Manggarai Barat dan Alor
Kemenkes Terapkan Inovasi Wolbachia Atasi Penyakit Demam Berdarah
Diprediksi Bertahan Hingga Februari 2024, BMKG Ungkap Dampak El Nino
IDRIP Provinsi NTT Kembali Gelar Rakor Triwulan III

Berita Terkait

Sabtu, 3 Februari 2024 - 22:58 WITA

Syukuran Tahunan, IPPAT dan INI Berbagi Kasih Kepada Anak-Anak Stunting di Desa Kesetnana

Selasa, 19 Desember 2023 - 11:12 WITA

Lantik 12 Pejabat Eselon II, Bupati TTS: Kita Harus Pertahankan Opini WTP

Minggu, 10 Desember 2023 - 23:03 WITA

Bupati TTS Hadiri Kegiatan Sosialisasi Transparansi PBJ Satuan Pendidikan dan Onboarding UMKM Lokal

Kamis, 7 Desember 2023 - 09:21 WITA

Pemkab TTS Raih Predikat B Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 Setelah Sepuluh Tahun Memperoleh Nilai CC

Selasa, 5 Desember 2023 - 23:52 WITA

Kepsek SMPN Nefotes: YASPENSI Beri Warna Tersendiri Dalam Pendampingan Literasi

Selasa, 5 Desember 2023 - 16:53 WITA

Hadiri Hari Bhakti PU, Bupati TTS Tegaskan ASN Harus Netral Pada Pemilu 2024

Sabtu, 2 Desember 2023 - 23:34 WITA

Upah Masyarakat Pekerja Jalan Rabat Belum Dibayarkan, Ini Penjelasan Kepala Desa Hoi

Rabu, 29 November 2023 - 17:29 WITA

Gigitan HPR di Kabupaten TTS Capai 2.132 Kasus, 11 Orang Meninggal Dunia

Berita Terbaru