Surat Keramat Menuju Pintu Masuk Bui

- Redaksi

Selasa, 11 Mei 2021 - 09:38 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

Dibaca 6 kali
facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten TTS, David Boimau, A.Md

Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten TTS, David Boimau, A.Md

Oleh: David Boimau, A.Md

Sederhana memang, sebuah surat biasa yang lazim bagi tataran birokrasi tetapi bagi saya menggelitik untuk disimak dengan penuh kewaspadaan. Bagaimana tidak, sudah sampai pada bulan Mei 2021 masih ada desa yang belum menyelesaikan SPJ Dana Desa Tahun 2020???? Ada apa dan sulitkah membuat SPJ?

Hemat saya ada beberapa faktor penyebab, yaitu faktor Sumber Daya Manusia (SDM) dan menciptakan pengeluaran tidak masuk akal alias “putar balik”. Kalau faktor SDM maka ini bisa diatasi dengan mengandalkan para Pendamping Desa dan bila perlu Tenaga Ahli sebagai tenaga profesional handal yang dibayar untuk tujuan khusus melakukan penguatan kapasitas para pelaku pengelola dana desa mulai dari desa sampai pada tingkat kabupaten.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Jika hal ini yang masih menjadi hambatan lambatnya SPJ Dana Desa TA 2020 maka dengan sendirinya tugas pendampingan bisa dilakukan dan kemudian surat keramat tadi terpatahkan untuk tidak muncul surat keramat 2.

Kalau alasan menciptakan pengeluaran tidak masuk akal “putar balik” maka disitulah para oknum tertentu secara sadar meminta untuk publik menunjukan pintu masuk menuju bui. Hemat saya sangatlah mudah membuat SPJ Dana Desa karena rujukan penggunaannya jelas APBDes dan kontrak kerja bagi desa yang menunjuk pihak ketiga.

Membayar sesuai Rencana Anggaran Biaya dengan bukti nota dan kuitansi jelas sangat memudahkan membuat SPJ. Akan mulai terkendala jika uang sudah tidak dimanfaatkan sesuai peruntukan, pekerjaan fiktif, pengeluaran fiktif dan banyak pekerjaan belum selesai 100 % tetapi harus membuat SPJ 100 %.

Akhirnya ibarat makan buah simalakama, maju kena mundur kena. Pintu bui yang terlihat samar-samar akan mulai terang perlahan, tinggal yang punya nyali dan 2 jantung memberanikan diri untuk tetap bermain di air keruh untuk masuk bui.

Ambillah contoh internet desa yang merupakan item kegiatan belanja APBDes TA 2020. Sapa nyana pung carita, sapa nyana pung tanggung jawab. Internet Desa di pusaran api panas aparat penegak hukum, SPJ repot karena sampai dengan saat ini Telkom masih bungkam.

Belum lagi item belanja lain yang masih cari-cari nota belanja dan semua orang takut buat nota fiktif tidak mau mengulangi kasus desa Taebone yang sudah sampai meja hijau.

APBDes 2021 belum evaluasi, perlu melihat apa kendalanya. Setahu saya salah satu titik lemahnya adalah perhitungan ADD yang ditetapkan dengan SK Bupati juga lambat dikeluarkan sehingga desa kesulitan membuat APBDes 2021.

Sebenarnya SK Bupati tentang ADD paling lambat sudah harus ada pada bulan Desember 2020 sehingga pihak desa memiliki ruang yang cukup merencanakan RKPDes dan APBDes dengan rujukan landasan aturan perhitungan alokasi dana yang pasti.

Okey, ……

Semua sudah terlanjur lambat, untuk itu bagi desa yang terlambat memasukan SPJ TA 2020 segera memasukan sesuai fakta rill dan yang belum mengevaluasi APBDes 2021 cepat berproses untuk tidak ada surat keramat 2.

Yang ada itu Dana Desa dan bukan Dana Camat sehingga jangan hanya gara-gara ulahmu para Kades getahnya sampai lengket di para Camat. Jika menyimpang sedikit maka aparat penegak hukum sudah siap mengantarkan saudara-saudara menuju pintu masuk bui.

Selamat Membangun dari Desa, untukmu Kutitipkan Kampung untuk Membangun dengan Hati penuh Kasih menuju masyarakat yang Sejahtera.

Penulis adalah Anggota DPRD Kabupaten TTS dari Partai HANURA

Berita Terkait

Bahaya Perpanjang Masa Jabatan Kepala Desa
Kemerdekaan Pers: Dewan Pers Dilarang Minta Perusahaan Pers Melakukan Pendaftaran!
Sejarah Sumpah Pemuda dan Asa Kita
PERAWATAN DIRI PADA ORANG HIV/AIDS DENGAN KOINFEKSI TB (TUBERCULOSIS)
Analisis Terhadap Diskresi Keputusan Penundaan Pilkades
Kisah Kain Lap dari Celana Dalam Kotor
Menunda Pilkades: Situasional atau By Design?
ANAK SULIT DIATUR, SALAH SIAPA?

Berita Terkait

Jumat, 22 Desember 2023 - 01:30 WITA

Evaluasi Pelaksanaan Program, IDRIP Provinsi NTT Gelar Rakor Triwulan IV

Kamis, 7 Desember 2023 - 13:12 WITA

Dibangun Sejak Tahun 2020 Dengan Anggaran Rp. 173 Miliar, SPAM Kali Dendeng Kupang Diresmikan Presiden Jokowi

Kamis, 7 Desember 2023 - 10:40 WITA

Diresmikan Presiden Jokowi, RS dr. Ben Mboi Kupang Miliki Fasilitas Canggih dan Cukup Lengkap

Kamis, 23 November 2023 - 20:32 WITA

IDRIP Wilayah II NTT Bangun Ketangguhan Masyarakat Melalui Program DESTANA di Manggarai Barat dan Alor

Minggu, 19 November 2023 - 13:13 WITA

Kemenkes Terapkan Inovasi Wolbachia Atasi Penyakit Demam Berdarah

Rabu, 1 November 2023 - 07:19 WITA

IDRIP Provinsi NTT Kembali Gelar Rakor Triwulan III

Senin, 30 Oktober 2023 - 00:11 WITA

Peringati Bulan Bahasa 2023, UCB Gandeng UNDANA Kupang Gelar Seminar International Linguistik Terapan

Sabtu, 23 September 2023 - 10:47 WITA

Kembalikan Jam Sekolah Menjadi Pukul 07.00 Wita, Pj Gubernur NTT Tinjau Kegiatan Belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Kupang

Berita Terbaru

TTS

Mahasiswa IPS Gelar Survey Pangan di Desa Bikekneno

Jumat, 5 Apr 2024 - 20:46 WITA