Tak Beres, Mantan Panglima OPM Minta Gubernur dan Pejabat di Papua Mundur!

- Redaksi

Sabtu, 11 Desember 2021 - 08:50 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

Dibaca 15 kali
facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PAPUA, SALAMTIMOR.COM — Mantan Panglima Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kabupaten Keerom, Lambert Pekikir, meminta Gubernur Propinsi Papua Lukas Enembe beserta pejabat daerah berkinerja rendah, meletakan jabatan.

Lambert mengungkapkan, permintaannya serupa dengan apa yang diinginkan masyarakat Papua. “Negara punya kekuatan, kalau seorang pemimpin, Gubernur Papua, kepala daerah tidak beres, sebaiknya mundur,” kata Lambert Pekikir, Jumat (10/12/2021).

Ia mengatakan, walaupun publik Papua mendesak mundur, namun perlu ada ketegasan dari Pemerintah Pusat. “Karena saya kan tidak mungkin menurunkan gubernur,” ujarnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Lambert, pejabat di Papua selayaknya melaksanakan agenda Negara. Sehingga jikalau lalai, pantas diganti. Termasuk Gubernur Papua Lukas Enembe.

Ia memandang, kondisi Lukas Enembe juga tak lagi maksimal karena sakit yang dialami. Akibatnya, sejumlah keputusan dan pernyataan Lukas, membuat blunder. “Mundur dari jabatan, Pak Mendagri bisa melakukan itu, mundur, yah mundur,” pungkasnya.

Mantan pejuang Papua Merdeka itu memandang, pemerintahan di Papua, dikendalikan oleh sejumlah ‘Gubernur Kecil’. Para oknum tersebut mempengaruhi Gubernur Papua, dan memaksakan kepentingan mereka untuk tujuan tertentu.

“Gubernur-gubernur kecil yang mengkondisikan itu, dana-dana diatur untuk kepentingan mereka, sedangkan rakyat tetap menderita,” tuturnya.

Lambert Pekikir bersama pasukannya selama 20 tahun tinggal ditengah rimba Papua. Ia dikenal sebagai penguasa ‘Markas Victoria’. Dipertengahan 2013, Lambert kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Meski kini tak lagi memegang senjata, ia terus berjuang melawan ketidakadilan dan para koruptor.

Sebelumnya, mantan tokoh OPM itu meminta, pemerintah berkomitmen dengan pemberantasan korupsi di Papua. “Dana Otsus disalahgunakan oleh oknum-oknum penyelenggara Otsus di pemerintahan,” ucapnya.

Ia menceritakan, proses perjalanan Otonomi Khusus sejak hampir tiga dekade banyak menyisahkan penderitaan bagi orang Papua. Otsus dianggap bukan milik masyarakat Papua.

Baginya, Otsus hanyalah ‘gula-gula’ yang ditawarkan pemerintah pusat sebagai jembatan untuk memperkaya diri. “Presiden harus memerintahkan KPK dan kepolisian, menangkap koruptor yang menghilangkan dana Otsus,” tegasnya. (***Tim)

Berita Terkait

Mudahkan Pengurusan Berkas Kenaikan Pangkat Hingga Pensiun ASN, Badan Kepegawaian Mimika Luncurkan Website Resmi
Kunjungi Food Estate Keerom, Jokowi Harap Bisa Penuhi Kebutuhan Jagung Nasional
Tingkatkan Kinerja, Delapan Orang Pejabat Eselon II Lingkup Pemkab Mimika Dievaluasi
Pemkab Mimika Selesaikan Ujian Seleksi Terhadap 163 CPPPK dan 365 CPNS
Plt. Bupati dan Sejumlah Pimpinan OPD Hadiri Natal Keluarga Besar TIROSSA Kabupaten Mimika
Gubernur Papua Lukas Enembe Ditangkap, Pendukungnya Ricuh
Kerukunan Haumeni Kabupaten Mimika, Gelar Natal Bersama dihadiri 400 Warga TTS
Sertijab Sekretaris DPRD Kabupaten Mimika, Ini Kata Ananias Faot

Berita Terkait

Sabtu, 3 Februari 2024 - 22:58 WITA

Syukuran Tahunan, IPPAT dan INI Berbagi Kasih Kepada Anak-Anak Stunting di Desa Kesetnana

Selasa, 19 Desember 2023 - 11:12 WITA

Lantik 12 Pejabat Eselon II, Bupati TTS: Kita Harus Pertahankan Opini WTP

Minggu, 10 Desember 2023 - 23:03 WITA

Bupati TTS Hadiri Kegiatan Sosialisasi Transparansi PBJ Satuan Pendidikan dan Onboarding UMKM Lokal

Kamis, 7 Desember 2023 - 09:21 WITA

Pemkab TTS Raih Predikat B Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 Setelah Sepuluh Tahun Memperoleh Nilai CC

Selasa, 5 Desember 2023 - 23:52 WITA

Kepsek SMPN Nefotes: YASPENSI Beri Warna Tersendiri Dalam Pendampingan Literasi

Selasa, 5 Desember 2023 - 16:53 WITA

Hadiri Hari Bhakti PU, Bupati TTS Tegaskan ASN Harus Netral Pada Pemilu 2024

Sabtu, 2 Desember 2023 - 23:34 WITA

Upah Masyarakat Pekerja Jalan Rabat Belum Dibayarkan, Ini Penjelasan Kepala Desa Hoi

Rabu, 29 November 2023 - 17:29 WITA

Gigitan HPR di Kabupaten TTS Capai 2.132 Kasus, 11 Orang Meninggal Dunia

Berita Terbaru