PAPUA, SALAMTIMOR.COM — Mantan Panglima Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kabupaten Keerom, Lambert Pekikir, meminta Gubernur Propinsi Papua Lukas Enembe beserta pejabat daerah berkinerja rendah, meletakan jabatan.
Lambert mengungkapkan, permintaannya serupa dengan apa yang diinginkan masyarakat Papua. “Negara punya kekuatan, kalau seorang pemimpin, Gubernur Papua, kepala daerah tidak beres, sebaiknya mundur,” kata Lambert Pekikir, Jumat (10/12/2021).
Ia mengatakan, walaupun publik Papua mendesak mundur, namun perlu ada ketegasan dari Pemerintah Pusat. “Karena saya kan tidak mungkin menurunkan gubernur,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Lambert, pejabat di Papua selayaknya melaksanakan agenda Negara. Sehingga jikalau lalai, pantas diganti. Termasuk Gubernur Papua Lukas Enembe.
Ia memandang, kondisi Lukas Enembe juga tak lagi maksimal karena sakit yang dialami. Akibatnya, sejumlah keputusan dan pernyataan Lukas, membuat blunder. “Mundur dari jabatan, Pak Mendagri bisa melakukan itu, mundur, yah mundur,” pungkasnya.
Mantan pejuang Papua Merdeka itu memandang, pemerintahan di Papua, dikendalikan oleh sejumlah ‘Gubernur Kecil’. Para oknum tersebut mempengaruhi Gubernur Papua, dan memaksakan kepentingan mereka untuk tujuan tertentu.
“Gubernur-gubernur kecil yang mengkondisikan itu, dana-dana diatur untuk kepentingan mereka, sedangkan rakyat tetap menderita,” tuturnya.
Lambert Pekikir bersama pasukannya selama 20 tahun tinggal ditengah rimba Papua. Ia dikenal sebagai penguasa ‘Markas Victoria’. Dipertengahan 2013, Lambert kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Meski kini tak lagi memegang senjata, ia terus berjuang melawan ketidakadilan dan para koruptor.
Sebelumnya, mantan tokoh OPM itu meminta, pemerintah berkomitmen dengan pemberantasan korupsi di Papua. “Dana Otsus disalahgunakan oleh oknum-oknum penyelenggara Otsus di pemerintahan,” ucapnya.
Ia menceritakan, proses perjalanan Otonomi Khusus sejak hampir tiga dekade banyak menyisahkan penderitaan bagi orang Papua. Otsus dianggap bukan milik masyarakat Papua.
Baginya, Otsus hanyalah ‘gula-gula’ yang ditawarkan pemerintah pusat sebagai jembatan untuk memperkaya diri. “Presiden harus memerintahkan KPK dan kepolisian, menangkap koruptor yang menghilangkan dana Otsus,” tegasnya. (***Tim)
