KUPANG, SALAMTIMOR.COM — Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat atau yang biasa disapa VBL saat memberikan sambutan dalam acara peresmian gedung Kantor Inspektorat Provinsi NTT pada Kamis, 3/6/2021 menyampaikan bahwa salah satu mimpinya saat awal menjadi Gubernur adalah ingin memiliki data orang miskin di NTT yang valid (by name by addres).
“Hari ini, mimpi saya satu saja dan paling berat. Saya ingin data orang miskin di NTT itu berapa? Siapa namanya? ada di desa mana? Yang miskin berapa?,” ulas Viktor Bungtilu Laiskodat.
Meski ada APBD Kabupaten/Kota, Dana Provinsi, Pusat, PKH (Program Keluarga Harapan) datang sepanjang tahun, namun miskin tetap stabil, ucapnya dengan nada kesal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jadi, saya pikir apa guna kita kerja? Bila kita tidak punya sistem data yang kuat, percuma kita kerja! Saya selalu bilang ini peperangan melawan hantu. Kita mengetok anggaran, yang terima hantu. Tak tahu siapa orang miskin,” tegas Gubernur VBL.
Pemprov NTT dan BPS, imbuh Gubernur VBL, mendesain Si Mandataris (sistem data terpadu, red) agar punya data yang pasti setelah 2—3 tahun dari sekarang.
“Setelah jadi pada Agustus 2021, kita mampu menyelesaikan dalam kesempurnaan. Karena tanpa data, maka kita selalu gagal. Kita bicara kemiskinan NTT 20%, mulai di provinsi tidak berbicara tentang presentasi. Sudah mulai bahas di kecamatan. Desa mana saja kemiskinan paling besar. Di kabupaten bahas tentang nama orang. Dan di desa harus diidentifikasi jelas penyebab kemiskinan apakah tidak ada aset yang menunjang kehidupan,” beber VBL.
VBL pun menegaskan kepada BPS bahwa tidak tertarik kepada angka-angka dan BPS harus mampu menemukan siapa saja orang miskin di NTT. Karena bila ditemukan, maka dapat diterapi dengan APBD Kabupaten/Kota dan Provinsi NTT dan dalam beberapa tahun ke depan, mereka mampu menatap masa depan.
“Ini tantangan terbesar Provinsi NTT,” ucap Gubernur VBL sembari menyampaikan bahwa bukan hanya di NTT saja, namun di seluruh Indonesia terkait data kemiskinan karena sering ada kesalahpahaman antara pusat dan daerah.
Jadi, tandas VBL, kita harus percaya pada “Satu Data” dan dapat mengukur data tersebut untuk mengentaskan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin pada September 2020 sebanyak 1.175.530 orang meningkat 19,77 ribu orang terhadap Maret 2020 dan meningkat 44,07 ribu orang terhadap September 2019.
Persentase penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2020 sebesar 8,64 persen, naik menjadi 8,76 persen pada September 2020. Sementara persentase penduduk miskin di perdesaan pada Maret 2020 sebesar 24,73 persen, naik menjadi 25,26 persen pada September 2020.
Dibanding Maret 2020, jumlah penduduk miskin September 2020 di perkotaan naik sekitar 5,5 ribu orang (dari 113,39 ribu orang pada Maret 2020 menjadi 118,88 ribu orang pada September 2020). Sementara itu perdesaan naik sekitar 14,3 ribu orang (dari 1.040,37 ribu orang pada Maret 2020 menjadi 1.054,65 ribu orang pada September 2020).
Pada kesempatan tersebut, VBL juga menyampaikan bahwa “Kita punya masalah serius di sini. Hobi melihat orang susah, kalau dia lebih susah, maka mereka lebih senang lagi. Ini cara berpikir ciri khas orang miskin, selalu berpikir mundur dan tidak pernah berpikir maju. Saya melihat Nusa Tenggara Timur, harus mulai kita dorong cara berpikirnya agar mampu kekuatan dan sinergi menjadi etos kerja,” ungkap VBL… (**Tim)
