Tiga Pabrik Pengolahan Rumput Laut Tunggak Pembayaran ke Petani dan Pengepul Hingga Milyaran Rupiah

- Redaksi

Kamis, 17 November 2022 - 01:20 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

Dibaca 32 kali
facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kota Kupang, Salamtimor.com — Fraksi GERINDRA minta Pemerintah Provinsi NTT untuk meninjau kembali Tata Niaga Rumput Laut.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi NTT, Jan Pieter D.J. Windy, SH.,MH dalam Pendapat Akhir Fraksi Gerindra DPRD NTT pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2022 di Gedung DPRD NTT.

“Fraksi GERINDRA memahami niatan baik dari pemerintah dalam menetapkan Peraturan Gubernur nomor 39 tahun 2022 tentang Tata Niaga Komoditas Hasil Perikanan di Provinsi NTT yaitu untuk menjamin hak-hak pelaku usaha perikanan khususnya nelayan,” kata Jan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Lanjutnya, “namun dalam prakteknya, Fraksi GERINDRA menemukan bahwa penerapan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Gubernur ini, sebagaimana dikutip “dikecualikan terhadap komuditas hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk rumput laut dalam bentuk bahan baku yang sudah dikeringkan dilarang untuk diperdagangkan ke luar wilayah daerah,” paparnya dalam Rapat Paripurna, Selasa (15/11/22).

Jan Windy menyampaikan bahwa terdapat tiga pabrik pengolahan rumput laut yang masih menunggak pembayaran pada petani.

“Fraksi GERINDRA mendapatkan pengaduan dari para petani rumput laut dan pengepul bahwa tiga pabrik pengolahan di NTT yaitu; PT. Algae Sumba Timur Lestari, PT. Rote Karaginan Nusantara dan CV. Agar Kembang saat ini tidak mampu menampung stok rumput laut yang ada, dan masih menunggak pembayaran pada petani rumput laut dan pengepul hingga milyaran rupiah,” beber Jan.

“Hal ini membuat penjualan rumput laut dari nelayan ke pengepul tidak bisa berjalan lancar karena pengepul mengeluhkan keterbatasan modal akibat tertahan hutang-hutang tersebut,” ujar Sekretaris Fraksi GERINDRA tersebut.

Penulis: Ot Seo

Berita Terkait

Minimalisir Kenderaan Tanpa Pajak, Pemprov NTT Luncurkan Razia Tilang Samsat
LPPM Undana Bekerjasama Dengan GMIT Sion Oepura Gelar Sosialisasi Human Trafficking dan Pelatihan Aksesoris Dari Tenun
Gubernur VBL Lantik Fahrensy Funay Jadi Penjabat Walikota Kupang
Kadis DLHK Akui Taman-Taman di Kota Kupang Perlu Perawatan
Gandeng dr. Christian Widodo, Komunitas Wartawan NKRI NTT Gelar Pengobatan Gratis
Peringati HUT Ke-24, Purnawirawan Polri Daerah NTT Cabang Kota Kupang Gelar Anjangsana, Tabur Bunga, dan Upacara
Gandeng Media, BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kupang Gelar Sosialisasi Program JKN
Berdiri Sejak 2009, Kantor Bahasa Provinsi NTT Hingga Kini Belum Miliki Gedung

Berita Terkait

Rabu, 8 Mei 2024 - 13:47 WITA

Klaim Punya Program Tingkatkan PAD TTS, Epy Tahun: Saya Tidak Buka, Takut Diadopsi Calon Lain

Selasa, 7 Mei 2024 - 22:16 WITA

Daftar Sebagai Balon Bupati TTS, Amos Lafu Tawarkan Program Satu Rumah Satu Sarjana

Sabtu, 7 Oktober 2023 - 18:58 WITA

IMO-Indonesia Ajak Media Masifkan Peran Pers Dalam Mengawal Isu Elektoral Pemilu 2024

Senin, 25 September 2023 - 15:06 WITA

Resmi! Kaesang Pangarep Jabat Ketua Umum PSI Periode 2023-2028

Sabtu, 22 Juli 2023 - 05:59 WITA

Banyak Aktifis 98 Mulai Merapat ke Prabowo, Fahri Hamzah: Inilah Waktu Yang Tepat Prabowo Memimpin Konsolidasi dan Persatuan

Rabu, 5 Juli 2023 - 09:58 WITA

RUU Desa Disahkan Dalam Waktu Dekat, Masa Jabatan Kepala Desa 9 Tahun Untuk Dua Periode

Selasa, 20 Juni 2023 - 12:13 WITA

Cegah Pelanggaran Pemilu, Mahfud MD Minta Gencarkan Partisipasi Masyarakat

Kamis, 15 Juni 2023 - 10:13 WITA

Tok!! MK Putuskan Sistem Pemilu 2024 Tetap Proporsional Terbuka

Berita Terbaru

NTT

Penjelasan dan Prediksi BMKG Tentang Suhu Dingin di NTT

Kamis, 18 Jul 2024 - 13:16 WITA