Jakarta, Salamtimor.com – Partai Ummat menegaskan partainya mengusung politik identitas. Pernyataan itu pun membuat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bertindak dengan memberi protes keras.
Bermula, pada Senin, 13 Februari 2023, Partai Ummat menggelar rapat kerja nasional perdana di Asrama Haji, Jakarta Timur. Rapat itu dibuka oleh Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi.
Saat membuka rapat kerja itu, Ridho menyampaikan partainya mengusung politik identitas. Dia mengatakan partainya akan melawan narasi politik yang kosong dan menyesatkan dengan cara berada dan elegan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Partai Ummat secara khusus akan melawan dengan cara yang beradab dan elegan narasi latah yang kosong dan menyesatkan, yaitu (dengan) politik identitas. Kita akan secara lantang mengatakan, ‘Ya, kami Partai Ummat, dan kami adalah politik identitas’,” kata Ridho.
Ridho mengungkapkan tanpa unsur agama, politik akan kehilangan arah. Dia menilai memisahkan agama dengan politik adalah ‘proyek sekularisme’.
“Tanpa moralitas agama, politik akan kehilangan arah dan terjebak dalam moralitas yang relatif dan etika yang situasional, ini adalah proyek besar sekularisme yang menghendaki agama dipisah dari semua sendi kehidupan, termasuk politik. Dengan demikian perlu dipahami, bahwa sesungguhnya justru politik identitas adalah politik yang pancasilais,” terang dia.
Bawaslu Beri Teguran Keras
Pernyataan Ridho itu pun sampai ke telinga Bawaslu. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan pihaknya akan memberi teguran keras untuk partai yang mengedepankan politik identitas.
“Wah itu, kami protes keras itu, kami akan tegur yang bersangkutan kalau ngomong seperti itu, kita punya keprihatinan bersama, kita punya concern bersama untuk tidak menggunakan politisasi identitas,” kata Rahmat Bagja kepada wartawan, Senin (20/2/2023).
Ketika ditanya perihal tindakan yang akan dilakukan Bawaslu kepada Partai Ummat, Bagja menyebut saat ini Bawaslu akan menegur terlebih dahulu. Namun, Bagja tak menjelaskan lebih lanjut langkah apa yang akan dilakukan usai teguran diberikan.
“Pertama teguran dulu, sekarang kan diingatkan teman-teman Partai Ummat,” kata dia.
Bagja mengimbau untuk tidak menggunakan politik identitas. Menurut dia, Indonesia memiliki beragam agama, sehingga tidak patut untuk saling meniadakan.
“Identitas urusannya agama, dia lebih baik dari ini, repot ke depan, jangan seperti itu, ada ruang publik, ruang publik dan demokrasi, ini kan kesepakatan bersama, dalam UUD bahwa Republik ini didirikan atas 5 agama yang diakui atau keyakinan yang ada di Republik ini, kemudian saling meniadakan identitas yang lain, jadi persoalan,” ujarnya.
“‘Suku saya lebih baik dari yang lain’, nggak dong, kita harus bijaksana, ini adalah ruang terbuka, ruang dimana toleransi harus dikedepankan, gak bisa kemudian seperti itu,” sambung dia.
Menurut Bagja, partai politik harus semakin bijaksana untuk tidak menggunakan politik identitas. Termasuk, dia mengatakan penggunaan tempat ibadah sebagai alat kampanye.
“Saya minta kepada teman-teman parpol harus semakin bijaksana dan bijak, jangan kemudian menggunakan tempat ibadah jadi sarana kampanye, itu jelas kita tindak, siap-siap saja kita tindak, jangan seperti itu ke depan, kita harus menghormati, umat Islam adalah umat paling demokratis dan toleran,” tutur Bagja.
Partai Ummat Tanya Balik Bawaslu
Waketum Partai Ummat Nazaruddin mengaku heran Bawaslu akan menegur partainya karena mengusung politik identitas. Nazaruddin mengatakan semua partai politik memiliki identitas.
“Semua partai itu punya identitas. PDIP identitasnya Soekarnois, Golkar Kekaryaan, Partai Ummat, partai Islam yang rahmatan lil alamiin, salahnya di mana? Kok dipanggil, logikanya gimana?” ujar Nazaruddin saat dihubungi, Senin (20/2).
Nazaruddin lalu menyinggung tugas Bawaslu yakni seputaran pemilihan umum. Nazaruddin mempertanyakan apakah ada aturan pemilu yang dilanggar Partai Ummat sampai harus ditegur Bawaslu.
“Bawaslu kan domainnya pemilu, apa ada aktivitas Partai Ummat yang melanggar ketentuan-ketentuan pemilu?” ungkap Nazaruddin.
Nazaruddin mengatakan identitas Partai Ummat adalah terwujudnya Indonesia sebagai negeri yang sejahtera dalam limpahan rahmat dan berkah Allah SWT, dalam wadah NKRI. Nazarudin pun bertanya balik salahnya di mana.
“Kemudian, visi Partai Ummat di dalam Pasal 5 Anggaran Dasar adalah terwujudnya Indonesia sebagai negeri baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur (negeri yang sejahtera dalam limpahan rahmat dan berkah Allah SWT) dengan menegakkan nilai-nilai Ilahiah, ukhuwah (persaudaraan umat), hurriyah (kebebasan), musawah (kesamaan) dan ‘Adaalah (keadilan) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” lanjut dia.
“Ini lho identitas Partai Ummat. Salahnya di mana?” imbuhnya.
Lebih lanjut, Nazaruddin menyebut saat ini belum ada teguran dari pihak Bawaslu terhadap partainya terkait pernyataan ‘politik identitas’.
“Tidak ada,” ungkapnya. (***)
Artikel ini telah tayang di detik.com dengan judul Partai Ummat ‘Kami Politik Identitas’, Bawaslu Beri Protes Keras
